PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH
PERUBAHAN UUD 1945
Disusun Oleh :
Edy Susanto
98410355
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2003
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Suasana perpolitikan nasional pasca tumbangnya rezim
orde baru Suharto, disambut oleh semua kalangan sebagai masa kebebasan dan
berekpresi. Keadaan ini semakin bertambah seiring dengan dilakuakannya
perubahan terhadap UUD 1945 yang di anggap turut melindungi kekuasaan otoriter
tersebut selama 32 tahun dan kerap melahirkan kekuasaan tanpa batas.
Nuansa kehidupan demokratis semakin terasa ketika para
elit politik kembali melakukan peran dan fungsi masing-masing. Sentralisasi
kekuasaan yang menumpuk pada lembaga eksekutif pada masa lalu, berubah menjadi
pemerataan kekuasaan dengan saling kontrol di antara tiap lembaga negara.
Hal ini pula yang memulihkan kembali peran lembaga
perwakilan. Lembaga yang merupakan simbol dari keluhuran demokrasi di mana
didalamnya terdapat orang-orang pilihan yang dijadikan wakil rakyat yang
memiliki integritas, tanggung jawab, etika serta kehormatan, yang kemudian
dapat diharapkan menjadi perangkat penyeimbang dan pengontrol terhadap
kekuasaan eksekutif sebagi penggerak roda pemerintahan.
Bagi negara yang menganut kedaulatan rakyat keberadaan
lembaga perwakilan hadir sebagai suatu keniscayaan. Adalah tidak mungkin
membayangkan terwujudnya suatu pemerintah yang menjujung demokrasi tanpa
kehadiran institusi tersebut. Karna lewat lembaga inilah kepentingan rakyat
tertampung kemudian tertuang dalam berbagai kebijakan umum yang sesuai dengan
aspirasi rakyat.
Untuk itu menurut kelaziman teori-teori ketatanegaraan
dalam hal mana pada umumnya lembaga ini berfungsi dalam tiga wilayah, yaitu,
Pertama, wilayah legislasi atau pembuat aturan Perundang-undangan, Kedua,
wilayah penyusunan anggaran. dan Ketiga, wilayah pengawasan terhadap jalannya
pemerintahan.
Dalam UUU 1945 setelah perubahan pengaturan terhadap
lembaga perwakilan di Indonesia ini dapat kita lihat pada Pasal 1 ayat (2)
dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan pada Pasal 20A ayat
(1), DPR sendiri memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Selanjutnya dalam melaksanaakan fungsinya. sebagai mana dijelasakan pada Pasal
20A ayat (2), DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan
pendapat. Serta setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak
menyatakan usul dan berpendapat sekaligus hak imunitas. Sedangkan kedudukan DPR
sangat kuat, karena presiden tidak dapat membekukan ataupun membubarkan DPR
sebagai mana tertera pada Pasal 7C.
Namun demikian keberadaan lembaga perwakilan yang baru
tersebut belum dapat berfungsi penuh sebagai mana mestinya, karna masih perlu di tindak lanjuti dengan
kesepakatan Undang-Undang yang akan menjadi aturan main terbentuknya lembaga
itu. Dan ini diharapkan tuntas setelah pemilu 2004 yang akan datang, di mana
akan diadakan pemilihan langsung terhadap DPR dan DPD serta Presiden dengan
Wakil Presiden.
Sejalan dengan perubahan struktur Sistem kelembagaan
negara dengan di amandemen UUD 1945 serta perubahan dinamika perpolitikan yang
terus melangkah maju dengan kemudian menata kearah perpolitikan yang sehat dan
demokratis, maka pengamatan terhadap DPR sebagai salah satu lembaga perwakilan
berikut sebagai lembaga politik sangatlah penting dan urgen. Kenyataan yang
berkembang menunjukan adanya fenomena baru terhadap peran lembaga perwakilan
tersebut. Peran DPR seakan di sulap dari yang tak berdaya tatkala berhadapan
dengan pemerintah, tiba-tiba berubah menjadi lembaga yang kuat terutama dalam
fungsinya mengawasi gerak-gerik keberadaan lembaga eksekutif.
Secara legal formal peran DPR terlebih dalam fungsi
pengawasan mengalami Perubahan besar setelah di lakukan amandemen terhadap UUD
1945 yang dilakukan sejak Sidang Umum MPR 1999. Dengan fungsi pengawasan yang
dimiliki legislatif misalnya, menjadikan setiap kebijakan pemeritah yang akan
di buat maupun akan dilaksanakan harus terlebih dahulu mendapat persetujuannya.
Hak prerogatif yang dimiliki presiden semakin sempit karna di sisi lain DPR
menempatkan diri sebagi lembaga penentu kata-putus dalam betuk memberi
persetujuan dan beberapa pertimbangan
terhadap agenda-agenda pemerintah.
Dalam pembuatan undang - undang presiden kini hanya memiliki
kekuasaan mengusulkan rancangan Undang-Undang (RUU). Sedangkan kekuasaan untuk
menetapkan suatu RUU menjadi Undang-Undang ada di tangan DPR. Dalam hal
pengangkatan duta, Peresiden harus terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan
DPR, kemudian Presiden menerima penempatan duta dari negara lain dengan
memperhatikan pertimbangan DPR pula. Selain itu, DPR juga telah memiliki
peranan yang lebih besar dalam pengangkatan Direktur Bank Indonesia dan dalam
pengangkatan Ketua Mahkamah Agung. Wewenang dan kekuasaan yang lebih besar juga
diindikasikan oleh frekuensi pemanggilan mentri yang menjadi lebih sering dan
melalui pembentukan panitia khusus untuk melakukan investigasi terhadap dugaan
penyimpangan yang dilakukan oleh eksekutif.
Dalam pada itu kekuasaan DPR pada fungsi pengawasan
terlihat pula dalam pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia (RI). Pasal 13
ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan, menyebutkan “Dalam hal pengangkatan duta,
Presiden memperhatikan pertimbangan DPR”. Menurut ketentuan yang baru tersebut
diisyaratkan bahwa dalam pengangkata duta besar (dubes) tidak hanya merupakan
hak prerogratif Presiden namun juga melibatkan peran DPR untuk memberikan
pertimbangan. Dubes yang akan ditempatkan di suatu negara oleh pemerintah,
harus terlebih dahulu melalui dengar pendapat yang dilakukan DPR. Hal ini
kemudian menjadikan hubungan antara Presiden dan DPR berkaitan dengan
pencalonan dubes mulai dipersoalkan oleh sekian banyak kalangan, ketika
keputusan DPR yang mempermasalahkan calon-calon dubes yang diajukan oleh
pemerintah.
Pada waktu melakukan uji visi dan misi terhadap 27
calon dubes tanggal 27 Juni 2002 Komisi I DPR yang mengurusi hubungan luar
negeri, tidak meloloskan tujuh calon dubes yang diajukan oleh Mentri Luar
Negeri (Menlu)[1]. Dibagian lain sebaliknya
bahwa dalam pemantauan kompas ada 37 pos perwakilan RI yang kosong, tanpa
kepala perwakilan atau duta besar[2].
Permasalahan demikian dapat menggangu hubungan luar negeri Indonesia, di mana
pada saat ini bangsa kita sedang meyakinkan pihak luar untuk memberikan
pengakuan terhadap acaman disintegrasi, memberikan kepercayaaan untuk
menanamkan investasi serta dapat menjalin hubungan (politik, ekonomi, sosial,
budaya) terhadap bangsa yang selama ini sedang mengalami krisis multidimensi.
Dalam pemahaman legal formal diasumsikan jika wewenang
dan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga perwakilan lebih besar, maka
kemampuannya untuk melakuakan pengawasan otomatis akan menjadi lebih besar
pula. Hal demikian apakah tidak mempengaruhi gerak langkah eksekutif sebagai
lembaga yang bersentuhan langsung dengan rakyat lewat kebijakan-kebijakannya.
Menurut Jimly Asshiddiqy,[3]
gejala penambahan kewenangan atau penumpukan kekuasaan pada DPR di satu
segi baik dan
positif, tetapi di
pihak lain dapat
pula menimbulkan kekhawatiran
tersendiri. Apalagi dikaitkan dengan aura euphoria dalam Pelaksanaan fungsi
pengawasan oleh DPR cenderung meluap-luap seperti tidak dapat dikendalikan dan
belum tentu sehat.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan
latar belakang yang
telah diuraikan di
atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :
1.
Bagai manakah pengaturan tentang tata cara pengangkatan
duta besar RI?
2.
Bagai manakah
peran dan kekuasaan DPR dalam pengangkatan Duta Besar RI setelah
perubahan UUD 1945 ?
C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah
1.
Untuk mengetahui pengaturan tentang tata cara
pengangkatan duta besar RI.
2.
Untuk mengetahui peran dan kekuasaan DPR dalam
pengangkatan Duta Besar RI setelah perubahan UUD 1945
D. Kerangka Pemikiran
1. Kekuasaan
dan Trias Political Pembagian Kekuasaan Menurut Fungsinya
Kekuasaan mempunyai peran yang amat penting dan dapat
menentukan berjuta-juta umat manusia. Oleh karna itu, kekuasaan (power) sangat
menarik perhatian para ahli ilmu sosial, politik, serta ahli hukum tata negara.
Mengenai pengertian kekuasaan sendiri sampai saat ini
belum ada difinisi yang seragam di antara para ahli. Namun demikian Menurut
Mariam Budiarjo[4], kekuasaan merupakan
kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya
seseorang atau kelompok lain seseorang sedemikian rupa sehingga tingkah laku
itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai
kekuasaan itu.
Sedangkan menurut Max Weber[5]
mengatakan, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk
menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauan sendiri, dengan sekaligus
menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlakuan dari orang-orang atau
golongan tertentu. Kekuasaan mempunyai aneka macam bentuk, dan bermacam-macam
sumber. Hak milik kebendaan dan kedudukan adalah sumber dari kekuasaan.
Umumnya kekuasaan itu berbentuk hubungan
(relationship), dalam arti bahwa ada satu fihak memerintah dan ada pihak yang
diperintah (the rule and the ruled); satu pihak yang memberi perintah, satu
pihak yang mematuhi perintah. Selain itu sebagaimana dikemukakan Robert M.
Maclver bahwa kekuasaan dalam suatu masyarakat selalu berbentuk piramid. Ini
terjadi karena kenyataan bahwa kekuasaan yang satu membuktikan dirinya lebih
unggul dari pada lainnya, hal mana berarti bahwa yang satu itu lebih kuat
dengan jalan mensubordinasikan kekuasaan lainya itu.[6]
Dari sekian banyak bentuk kekuasaan yang ada, maka
kekuasaan politik mempunyai arti dan kedudukan sangat penting. Karena penting
dan strategisnya kekuasaan politik, maka kekuasaan itu harus diintergrasikan,
dan intergrasi kekuasaan politik itu diwujudkan dalam bentuk negara. Oleh
karena negara merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, maka dalam kenyataannya
tindakan negara itu dilakukan oleh kelompok orang dari kekuatan kelompok
tertentu yang terdapat dalam masyarakat negara melalui cara-cara tertentu. Pada
hakekatnya kelompok atau kekuatan politik yang sedang memegang kekuasan negara
inilah yang membuat keputusan-keputusan atas nama negara kemudian
melaksanakannya. Oleh kamanya bukan tidak mungkin bahwa kekuatan politik
tertentu yang sedang memegang kekuasan dalam negara dapat menyalah gunakan kekuasaan.[7]
Kecenderungan otoriter adalah kodrat yang melekat pada
kekuasaan. Kekuasaan berpotensi otoriter dan otoritarian membutuhkan kekuasaan.
Kekuasaan yang otoriter akhirnya melahirkan sistem bernegara yang korup. Power
tend to corrupt, absolute power lands to corrupt absolutely, begitulah menurut
Lord Action. Oleh karena itu pembatasan kekuasaan dari sejak dulu telah
diperbicangkan oleh para ahli politik maupun ahli hukum tata negara. Mereka
sependapat, agar supaya kekuasaan tidak disalahgunakan maka kekuasaan itu perlu
dibatasi dan dipisahkan, kemudian lalu di atur pada seperangkat kaidah hukum
yang tertuang dalam konstitusi.
Teori tentang pemisahan kekuasaan (separation of
power) maupun pembagian kekuasaan (distribution of power) yang menjadi salah
satu muatan konstitusi sebagai pijakan dalam penyelenggaraan negara sering
disebut Sistem penyelenggaraan negara. Gagasan pemisahan kekuasaan maupun
pembagian kekuasaan mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan doktrin trias
politica. Trias politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari
tiga macam kekuasaan, yaitu : Pertuma, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat
Undang-Undang (rule making function). Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan
melaksanakan Undang-Undang {rule application). Ketiga, kekuasaan yudikatif atau
kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang (rule judication function).
Trias politica merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini
sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan
kekuasaan.[8]
Gagasan trias politica pertama kali dikemukakan oleh
John Locke( 1632-1704) dan ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan atau
separation of power dalam bukunya yang berjudul "Two Treatises on civil
government" (1690) menurut Locke kekuasan regara di bagi dalam tiga
kekuasaan yaitu, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan fedaratif,
yang masing-masing terpisah satu sama lain.
Dalam kurun waktu selanjutnya tepatnya pada tahun
1798. Gagasan separation of power yang dikemukakan oleh Locke dikembangkan
kemudian oleh seorang filsuf perancis Montesquieu dalam bukunya berjudul "
L 'Espirit Des Lois " (the spirit of law). Menurut Montesquieu kekuasaan
pemerintah di bagi dalam tiga jabatan, yaitu; kekuasan legislatif, kekuasan
eksekutif, dan kekuasan yudikatif. Ketiga kekuasan itu menurutnya harus
terpisah sama sekali, baik mengenai tugasnya maupun mengenai alat perlengkapan
penyelenggaranya.[9] Montesquieu menekankan
kebebasan yang sungguh-sungguh (kemandirian) bagi kekuasaan yudikatif, oleh
kekuasaan inilah yang menjadi tulang punggung kemerdekaan individu dan sebagai
tonggak penentu dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi.
Dari penegasan tentang pemisahan kekuasaan maupun
pembagian kekuasaan tersebut, pada kenyataannya ternyata menunjukan bahwa cara
pembagian kekuasan yang dilakukan oleh Montesquieu yang lebih di terima.[10]
Hal ini lebih disebabkan karena kekuasaan federatif diberbagai negara sekarang
ini dilakukan oleh eksekutif melalui departemen luar negennya masing-masing.
Kendatipun konsep trias politica Montesquieu sangat
popular, namun tidak diperaktekan secara murni karna tidak sesuai dengan
kenyataan. Berbagai kritik telah dilontarkan terhadap konsep tersebut,
antaranya diungkapkan oleh E.Utrecht,[11]
ia tidak sejalan dengan pemisahan kekuasaan yang dilakukan oleh Montesquieu
dengan mengajukan dua keberatan :
a. Pemisahan
mutlak seperti yang dikemukakan oleh Cahales Montesquieu,
mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang tidak ditempatkan di bawah pengawasan suatu badan negara lain. Tidak ada pengawasan itu berarti kemungkinan bagi suatu badan kenegaraan untuk melampaui batas kekuasaannya dan oleh sebab itu kerja sama antara masing-masing badan kenegaraan dipersulit. Oleh karena itu, tiap-tiap badan diberikan kesempataan untuk saling mengawasi.
mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang tidak ditempatkan di bawah pengawasan suatu badan negara lain. Tidak ada pengawasan itu berarti kemungkinan bagi suatu badan kenegaraan untuk melampaui batas kekuasaannya dan oleh sebab itu kerja sama antara masing-masing badan kenegaraan dipersulit. Oleh karena itu, tiap-tiap badan diberikan kesempataan untuk saling mengawasi.
b. Dalam
negara modern atau welfare state (mulai berkembang pada akhir abad 19 awal
abad 20) lapangan
tugas pemerintahan bertambah luas untuk mewujudkan berbagai kepentingan
masyarakat. Dalam hal demikian, tidak mungkin di terima asas pemisahan tegas
(vast beginsel) bahwa tiga fungsi tersebut masing-masing hanya diserahkan
kepada suatu badan kenegaraan tertetentu.
Terlepas dari apakah konsep trias politica itu dapat dilaksanakan secara
murni atau tidak, yang jelas pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk menjamin
kemerdekaan dan menghindari penumpukan kekuasaan negara pada pihak tertentu,
serta melidungi rakyat dari keserakahan penguasa. Untuk itu, dalam mengupas konsep pemisahan
kekuasaan tidak dapat
ditafsirkan secara harafiah,
tetapi
disesuaikan dengan ide demokrasi.
disesuaikan dengan ide demokrasi.
Dengan bertitik tolak dari pemikiran pemisahan kekuasaan yang ditawarkan
Montesquieu yang mengarah pada keharusan menciptakan struktur kekuasaan
pemerintah di mana tugas dan fungsi masing-masing terpisah satu sama lain. Sebagai
langkah untuk menciptakan pemerintahan yang tidak korup, maka layak kiranya di
simak pendapat yang cukup moderat tentang penapsiran pemisahan kekuasaan yang
dilontarkan oleh Sir Ivan Jeninng,[12] dalam bukunya yang berjudul The Law and Constitution, menurutnya pemisahan kekuasan itu dapat di lihat dari dua sisi yaitu,
pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dan pemisahan kekuasaan dalam arti formil.
Pemisahan dalam arti materiil berarti bahwa pembagian kekuasaan itu dipertahankan
dengan tegas dalam tugas ketatanegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan
adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian: legislatif, eksekutif, yudikatif.
Hal ini dikatakan sebagai Pelaksanaan dari teori trias politica Montesquieu secara
konsekwen dan pembagian seperti itu dapat di sebut sebagai pemisahan kekuasaan.
Sebaliknya apabila pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara tegas, maka di
buat pemisahan kekuasaan dalam arti formil.
Montesquieu yang mengarah pada keharusan menciptakan struktur kekuasaan
pemerintah di mana tugas dan fungsi masing-masing terpisah satu sama lain. Sebagai
langkah untuk menciptakan pemerintahan yang tidak korup, maka layak kiranya di
simak pendapat yang cukup moderat tentang penapsiran pemisahan kekuasaan yang
dilontarkan oleh Sir Ivan Jeninng,[12] dalam bukunya yang berjudul The Law and Constitution, menurutnya pemisahan kekuasan itu dapat di lihat dari dua sisi yaitu,
pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dan pemisahan kekuasaan dalam arti formil.
Pemisahan dalam arti materiil berarti bahwa pembagian kekuasaan itu dipertahankan
dengan tegas dalam tugas ketatanegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan
adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian: legislatif, eksekutif, yudikatif.
Hal ini dikatakan sebagai Pelaksanaan dari teori trias politica Montesquieu secara
konsekwen dan pembagian seperti itu dapat di sebut sebagai pemisahan kekuasaan.
Sebaliknya apabila pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara tegas, maka di
buat pemisahan kekuasaan dalam arti formil.
Menurut ketentuan UUD 1945 sebelum di amandemen, keseluruhan aspek
kekuasaan negara di anggap terjelma secara penuh dalam Majelis Permusyawaratan
rakyat. Sumbernya berasal dari rakyat yang berdaulat. Dari majelis inilah
kekuasaan rakyat itu dibagikan secara vertikal kedalam fungsi-fungsi 5 lembaga
Tinggi Negara, yaitu lembaga kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR,
Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Dewan Pertimbangan Agung
(DPA).
Dalampembagian fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif tersebut, sebelum
diadakannya perubahan terhadap UUD 1945 bisa dipahami bahwa fungsi kekuasaan
yudikatiflah yang tegas ditentukan bersifat mandiri dan tidak dicampuri cabang
kekuasaan lain. Sedangkan presiden meskipun merupakan lembaga eksekutif, juga
ditentukan memiliki kekuasaan membuat undang-undang, sehingga dapat dikatakan
memiliki fungsi legislatif dan sekaligus fungsi eksekutif. Kenyataan inilah
yang menyebabkan munculnya kesimpulan bahwa UUD 1945 tidak dapat disebut
menganut ajaran pemisahan kekuasaan (separation of power) seperti dibayangkan
Montesqiueu.[13]
Oleh karena itu, dimasa reformasi ini, berkembang aspirasi untuk lebih
membatasi kekuasaan presiden dengan menerapkan perisip pemisahan kekuasan yang
tegas antara fungsi legislatif dan eksekutif itu.
2. Sistim Pemerintahan Presidensial
Baik teori pemisahan kekuasaan maupun teori pembagian kekuasaan yang
telah dijelaskan di muka, ternyata erat kaitanya dengan bangunan sistem
pemerintahan presidensial. Hal ini terlihat dari pada adanya pemisahan secara
tegas antara badan legislatif (parlemen) dengan eksekutif (pemerintah) dalam
sistem pemerintahan persidensial. Lebih lanjut dalam Sistem ini menentukan
presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, kemudian
presiden dan parlemen dipilih oleh rakyat secara langsung, sehingga presiden
dan parlemen memperoleh mandat dari rakyat secara sendiri-sendiri dan keduanya
terbuka untuk di nilai oleh rakyat, serta eksekutif tidak bertanggung jawab
kepada parlemen.
Hal diatas didasarkan oleh pandangan John Locke dan Montesquieu yang
telah diuraikan sebelumnva John Locke menegaskan bahwa konflik panjang antara
raja Inggris dan badan parlemen dipecahkan dengan baik melalui pemisahan raja
Inggris sebagai eksekutif dari badan parlemen sebagai legislatif. dipecahkan,
dan masing-masing mempunyai kekuasaan sendiri. Sedangkan Montesquieu yang
mengamati keadaan politik Inggris, menyatakan dukunganya kepada sistem
pemerintahan Inggris yang telah mewujudkan pemisahan kekuasaan eksekutif,
legislatif, yudikatif yang berbeda dengan despotisme Bourbons, namun demikian
pada ahirnya Inggris lebih memilih bentuk pemerintahannya dengan menggunakan
Sistem parlementer. Secara historis. yang diuraikan amat rinci oleh Locke dan
Montesquieu sangat besar pengaruhnyn terhadap terbentuknya konstitusi Amerika
Serikat, yang mengatur secara jelas pemisahan kekuasaan antara eksekutif,
legislatif, yudikatif dengan mengunakan bangunan Sistem pemerintahan
presidensial.
Munurut pendapat S.L. Whitman,[14]
yang menjadi ciri dalam pemerintahan persidensial adalah:
1.
Didasarkan atas pemisahan kekuasaan
2.
Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan membubarkan badan
legislatif dan eksekutif tidak harus meletakan
jabatanya apabila tidak
mendapatkan dukungan mayoritas angota badan legislatif.
3.
Tidak ada pertanggung jawaban bersama kepada parlemen,
antara presiden
dengan anggota-anggota kabinet; yang terakhir bertanggung jawab sepenuhnya kepada presiden sebagai kepala pemerintahan.
dengan anggota-anggota kabinet; yang terakhir bertanggung jawab sepenuhnya kepada presiden sebagai kepala pemerintahan.
4.
Eksekutif (presiden) dipilih melalui badan perwakilan.
Dengan didasarkan pada pemisahan kekuasaan pada bagian 1 (satu) serta
presiden di pilih melalui lembaga pemilihan bagian 4 (empat) menurut hemat
penulis, untuk mendapat ligitimasi yang setara dengan parlemen maka, presiden
haruslah dipilih secara langsung oleh rakyat. Keberadaan lembaga perwakilan
sebagai Badan Pemilih (electoral college)[15]
yang telah dikemukakan di atas oleh
S.L. Whitman hanya bertugas menetapkan saja presiden yang sudah terpilih oleh
rakyat, hal demikian di praktekan oleh Amerika Serikat (AS) sebagi negara yang
mengaku penganut murni sistem presidensial. Dengan demikian dikarnakan presiden
dipilih secara langsung oleh
rakyat, maka memaksa
hubungan kelembagaan secara horizontal dijalankan dengan semangat
pengawasan dan perimbangan (checks and balance mechanism).
3. Lembaga Perwakilan
Walaupun Rousseau, menginginkan tetap berlangsung demokrasi langsung
seperti pada jaman Yunani Kuno, tetapi karena luasnya wilayah suatu negara,
bertambahnya jumlah penduduk dan bertambah rumitnya permasalahan-permasalahan
kenegaraan maka keinginan Rousseau tersebut tidak mungkin terealisir, maka
munculah sebagai gantinya demokrasi tidak langsung melalui lembaga
perwakilan", yang sebutannya serta jenisnya tidak sama di semua negara,
dan sering di sebut "parlemen" atau kadang-kadang disebut Dewan
Perwakilan Rakyat".[16]
Perkataan parlemen asalnya dari bahasa Prancis "parler" yang
artinya: berbicara. Sebelum tahun 1789 di Perancis yang dinamakan perlemen itu
adalah Mahkamah Agung. Dewasa ini yang di maksud dengan parlemen adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat, yaitu
tempat rakyat memperdengarkan suaranya
dalam pemerintah. Parlemen merupakan badan perwakilan yang tertinggi
dalam negara, yang susunanannya ditetapkan dengan Undang-Undang.
Umumnya fungsi badan perwakilan ataupun lembaga legislatif di pelbagai
negara berbeda-beda, meskipun dalam garis besarnya sama saja, yaitu:[17]
1.
Menentukan undang-undang;
2.
Di
beberapa negara seperti
Inggris misalnya, juga
berwenang untuk mewujudkan
perubahan terhadap konstitusi;
3.
Menempatkan dan mengawasi jalanya pemerintahan dengan
interpelasi, mosi, hak angket dan sebagainya;
4.
Menetapkan anggaran (keungan) negara (budget) dengan
menentukan cara-cara memperoleh dan
menggunakan dana serta
melakukan pengawasan terhadap
anggaran tersebut (melalui Badan Pemeriksa Keuangan);
5.
Dibeberapa
negara juga memberikan rekomendasi
(mengusulkan) bagi
jabatan-jabatan penting negara seperti anggota Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa
Keuangan dan sebagainya;
6.
Menentukan hubungan dengan negara-negara lain, termasuk
juga menentukan perang dan damai.
Dalam UUD 1945
setelah perubahan keberadaan
lembaga perwakilan tersebut
dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) di mana MPR terdiri dari DPR dan DPD. DPR
sebagai salah satu lembaga perwakilan serta lembaga legislatif memiliki fungsi
sebagai mana di atur dalam UUD 1945 setelah perubahan, sebagai berikut : [18]
Pasal 20A ayat 1
"Dewan Perwakilan Rakyat memiliki Fungsi legislasi, fungsi anggaran,
dan fungsi pengawasan ''.
Pasal 20A ayat 2
"Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam
pasal-pasal lain Undang Undang Dasar ini, Dewan perwakilan rakyat mempunyai hak
interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat".
Pasal 20A ayat 3
"Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang Undang Dasar
ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan
pertanyaan, menyatakan usul dan pendapat serta hak imunitas”.
Pasal 20A ayat 4
"Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Penrwakilan Rakyat dan hak
anggota perwakilan rakyat di atur dalam Undang-Undang”.
Sedangkan dibagian lain dalam peraturan Tata Tertib DPR NO. 16/ DPR
RI/1/1999-2000 dalam Pasal 4, disebutkan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai
tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap :[19]
1.
Pelaksanaan UU
2.
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3.
Kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan
ketetapan MPR.
Kemudian untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut sebagai mana di
maksud dalam pasal 4 ayat (1), DPR dalam pasal 10 Tata Tertib DPR mempunyai
beberapa hak, yaitu:
a.
Meminta keterangan kepada presiden
b.
Mengadakan penyelidikan
c.
Mengadakan perubahan terhadap rancangan Undang-Undang
d.
Mengajukan pernyataan pendapat
e.
Mengajukan rancangan Undang-Undang
f.
Menganjukan seseorang untuk jabatan tertentu jika
ditentukan oleh suatu peraturan Perundang-undangan
ditentukan oleh suatu peraturan Perundang-undangan
g.
Menentukan anggaran DPR
h.
Memanggil seseorang
Selain dari Tata Tertib DPR NO. 16/DPR RI/I/ 1999-2000 yang lebih lanjut
mengatur tugas dan wewenang DPR, serta hak-hak yang dimiliki oleh DPR, hal
serupa juga terdapat dalam UU NO. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan
MPR, DPR, dan DPRD, yang dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (2), yakni sebagai
berikut :[20]
(2) Dewan
Perwakilan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang :
a.
Bersama-sama dengan presiden membuat UU
b.
Bersama-sama dengan presiden menetapkan APBN
c.
Melaksanakan pengawasan terhadap;
1.
Pelaksanaan Undang-Undang
2.
Pelaksanaan APBN
3.
Kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan
ketetapan
MPR
MPR
d.
Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban
keuangan negara yang diberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan, yang disampaikan
dalam rapat paripurna DPR, untuk dipergunakan sebagai pengawasan
e.
Membahas untuk meratifikasi dan/atau memberi
persetujuan atas pernyataan
perang serta pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang
dilakukan oleh presiden
perang serta pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang
dilakukan oleh presiden
f.
Menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan
masyarakat
g.
Melaksanakan hal-hal yang ditegaskan oleh ketetapan MPR
dan/atau Undang-Undang kepada DPR
Kemudian dalam ayat (3) pada Pasal yang sama dan Undang-Undang yang sama
menyebutkan, bahwa :
(3) Untuk
melaksanakan tugas dan wewenang sebagimana di maksud dalam ayat (20), DPR
mempunyai beberapa hak :
a.
Meminta keterangan kepada presiden
b.
Mengadakan penyelidikan
c.
Mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-Undang
d.
Mengajukan pernyataan pendapat
e.
Mengajukan Rancangan Undang-Undang
f.
Mengajukan/menganjurkan seseorang
untuk jabatan tertentu jika
ditentukan oleh suatu peraturan Perundang-undangan
ditentukan oleh suatu peraturan Perundang-undangan
g.
Menetukan anggota DPR
Dengan fungsi, tugas dan wewenang serta hak yang dimiliki oleh DPR
sebagai mana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945, Pasal 4 dan 10 peraturan Tata
Tertib DPR N0.16/DPR RI/I/1999-2000 dan pasal 33 ayat (2) dan (3) UU No.4 Tahun
1999, maka sebagi bentuk tanggung jawab sebagai wakil rakyat, DPR yang
merupakan lembaga legislatif senantiasa dapat melakukan/dapat selalu mengawasi
penyelenggaraan pemeritah.
E. Metode Penelitian
1. Obyek Penelitian
Tinjauan yuridis dan
politis tentang peran
dan kekuasaan DPR
dalam pengangkatan Duta Besar RI setelah perubahan UUD 1945.
2. Sumber Data
Sumber data yang dipergunakan adalah data skunder dari bahan hukum primer
yaitu data yang digali dari peraturan dasar, peraturan Perundang-undangan,
buku-buku/literatur, hasil-hasil penelitian
maupun dari sumber-sumber lain
yang berhubungan dengan dengan masalah penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Data
Mengunakan Studi kepustakaan yaitu (library research) dengan mempelajari UUD, peraturan UU. Peraturan
Tata Tertib DPR, literature-literatur, Koran, makalah dan
hasil Studi terhadap masalah yang diteliti.
4. Metode Pendekatan
Pendekatan yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah
yuridis yakni pendekatan yang
mengutamakan segi normatif dari obyek penelitian.
5. Analisa Data
Data dalam penelitian ini akan di analisa dengan metode deskriptif, yaitu
data-data yang diperoleh dari data skunder dan hasil penelitian akan diuraikan
secara sistematis dan logis menurut pola deduktif kemudian dijelaskan,
dijabarkaan dan diintergrasikan berdasarkan Hukum Tata Negara.
BAB
II
TINJAUAN
TERHADAP PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945
A. Kedaulatan (Sovereignity) dan Kedaulatan Rakyat
Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat baik dalam
kehidupan komunitas, masyarakat, negara dan umat manusia. Konsep hubungan
sosial itu meliputi hubungan personal di antara dua manusia yang berinteraksi,
hubungan institusional yang bersifat hierarkis, dan hubungan subyek dengan
obyek yang dikuasai.[21]
Sedangkan konsep kekuasaan dalam sebuah negara pada umumnya bersifat
hierarkis dan berjenjang, melaluai kekuasaan yang tertinggi sampai kekuasaan yang
terendah. Kekuasaan tertinggi dalam struktur negara adalah kedaulatan.
Kedaulatan sendiri merupakan hak kekuasaan yang mutlak, tertinggi, tak
terbatas, tak tergantung, dan tak terkecuali.[22] Kedaulatan menurut Jellinek adalah sesuatu
kekuasaan yang tidak mengenai kekuasaan lain diatasnya, ia sekaligus kekuasaan
yang tidak tergantung pada kekuasaan lain dan karenanya kekuasaan yang
tertinggi. Sementara Jean Bodin mendefinisikan arti kedaulatan ialah kekuasaan
yang ketidak terbatasannya menguasai semua rakyat, ia sendiri tidak dapat
diikat oleh suatu Undang-Undang.[23]
Lebih lanjut mengenai kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara haruslah
bersifat:[24]
1.
Asli, maksudnya bukan berdasarkan dari kekuasaan lain.
2.
Tertinggi, maksudnya tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi
di atasnya.
3.
Tidak dapat dibagi-bagi, maksudnya kedalam maupun keluar negara itu
merupakan kekuasaan sepenuhnya.
merupakan kekuasaan sepenuhnya.
Kedaulatan (sovereignity) sendiri merupakan ciri atau atribut hukum dari
negara-negara, dan sebagai atribut negara dia sudah lama ada, bahkan ada yang
berpendapat bahwa sovereignity itu mungkin lebih tua dari konsep negara itu
sendiri.[25]
Dalam perkembangan lebih lanjut, sesuatu yang tertinggi dalam negara
menimbulkan adanya bermacam-macam pandangan atau teori, yakni:[26]
a.
Yang tertinggi dalam negara itu adalah Tuhan
(Godssouvereiniteit)
b.
Yang tertinggi dalam negara adalah negara itu sendiri
(Staatssouvereiniteit)
c.
Yang tertinggi dalam negara itu adalah hukum
(Rechtssouvereinitiet)
d.
Yang tertinggi dalam negara itu adalah rakyat
(Volkssouvereintiet)
Sebagai teori,
tidak satupun dari ajaran itu yang dapat disebut paling modern. Hanya saja
harus diakui, hampir semua negara modern dewasa ini, secara formil mengaku
menganut asas kedaulatan rakyat.[27]
Kedaulatan rakyat berarti bahwa yang berdaulat di suatu negara adalah
rakyat. Penguasa memperoleh kekuasaan untuk menjalankan fungsi-fungsi
kenegaraan (pemerintah) karena mendapat persetujuan rakyat (kontrak sosial)
yang dilakukan melalui proses pemilihan umum (Pemilu). Karena pemilu merupakan
mekanisme demokratis untuk menegakan prinsip kedaulatan rakyat dalam tatanan
kehidupan kenegaraan. Esensi kedaulatan rakyat sama dengan Sistem demokrasi.
Dengan demikian negara yang berkedaulatan rakyat adalah negara demokrasi.[28]
Robert A. Dahl mengajukan lima kreteria bagi sebuah negara demokrasi yang
ideal, yaitu; (1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang
mengikat, (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga
negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif, (3) pembeberan
kebeneraan, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan
penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis, (4)
kontrol terahir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi
masyarakat untuk menentuakan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan
melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang
atau lembaga yang mewakili masyarakat, dan (5) pencakupan, yaitu terliputnya
masyrakat yang tercakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.[29]
Sementara itu Andrews dan Chapman[30]
dalam The Social Construction of Democracy, 1870-1990: An Introduction,
menyatakan ada enam ciri penting dalam rezim Demokrasi: (1) hak suara yang
luas, (2) pemilihan umum yang bebas dan terbuka, (3) kebebasan berbicara dan
berkumpul, (4) rule of law, (5) pemerintahan yang tergantung pada parlemen, dan
(6) badan pengadilan yang bebas.
Selanjutnya asas kedaulatan rakyat atau paham demokrasi menurut Dahlan
Tahib mengandung 2 (dua) arti : Pertama, demokrasi yang berkaitan dengan Sistem
pemerintahan atau bagaimana caranya rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan, dan yang Kedua, demokrasi sebagai asas yang dipengaruhi keadaan
kultur, historis suatu bangsa sehingga muncul demokrasai konstitusional,
demokrasi rakyat dan demokrasi Pancasila. Yang jelas bahwa di setiap negara dan
setiap pemerintahan modern pada akhirnya akan berbicara tentang rakyat. Dalam
proses bernegara rakyat sering dianggap hulu dan sekaligus muaranya. Rakyat
adalah titik sentral karna rakyat disuatu negara pada hakekatnya adalah
pemegang kedaulatan, artinya rakyat menjadi sumber kekuasaan.[31]
Untuk memperkaya pemahaman kita tentang demokrasi patut dikutip pendapat
Samuel Hutington,[32]
yang menyatakan: “sebuah Sistem politik disebut demokratis bila para pembuat
keputusan kolektif yang lebih kuat dalam Sistem itu di pilih melalui pemilihan
umum yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas
bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak
memberikan suara”.
Rumusan demokrasai tersebut dan banyak lagi pada hakekatnya merupakan
pemahaman prinsip kedaulatan rakyat yang diartikan suatu pemerintaha oleh
rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat (The Goverment of the People, by the
People and for the People) Rumusan tersebut memberikan gambaran bahwa pada
hakekatnya negara tidak lain adalah suatu organisasi dalam bentuk pemerintahan
sebagai alat untuk mencapai tujuan yaitu untuk melindungi dan menjaga
kepentingan rakyat.[33]
Dengan demikian negara tidak berhak untuk membenarkan segala macam tindakan
dengan fakta kedaulatannya, karenanya segala tindakan yang berkaitan dengan
kebijakannya haruslah mendapat legitimasi dari rakyat, dan segalanya harus
dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal tindakan yang bertentangan dengan
kepentingan serta melanggar hak-hak dasar rakyat tidaklah dibenarkan. Dan bahwa
negara secara hakiki berfungsi untuk melengkapi apa yang kurang dalam
masyarakat dan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, untuk
selanjutnya juga memberikan kepada rakyatnya rasa aman, tentram, adil, makmur,
dan sejahtera.
B. Pembagian Kekuasaan di Indonesia
Kecenderungan negara demokrasi modern dalam merefleksi kedaulatan rakyat
dengan sistem
perwakilan, artinya rakyat memilih seseorang yang dipercaya untuk mewakili
dirinya. Robert Dahl[34] melihat bahwa pemerintahan rakyat dalam
sekala besar (negara bangsa) hanya dapat dibentuk dengan sistem perwakilan
sebagai bentuk pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang berkedaulatan
rakyat.
Sri Sumantri,[35]
dalam kontek yang sama berpendapat bahwa, dengan masih menganut paham
kedaulatan rakyat harus dicari suatu sistem yang sesuai untuk membicarakan
masalah kenegaraan dan kemudian mengambil keputusan bagi negara yang memiliki
jumlah rakyat warga negaranya besar seperti Indonesia. Adapun sistem yang
dianut di negara Republik Indonesia ialah yang diatur dalam UUD 1945.
Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat, hal ini dapat kita
lihat dalam Pancasila dan UUD 1945. Sila keempat dari Pancasila, yakni
menyebutkan "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan". Dalam pancasila konsep kerakyatan dapat
diartikan sebagai pentingnya suara-suara rakyat di politik. Konsep kerakyatan
juga bermakna adanya kekuasaan rakyat untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam
pengabilan keputusan publik. Dengan demikian konsep kerakyatan identik konsep
kedaulatan rakyat.[36]
Sedangkan prinsip kedaulatan rakyat di dalam UUD 1945 setelah perubahan
ditegaskan pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Kedaulatan ada
ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar". Hal ini
merupakan Perubahan mendasar mengenai paham kedaulatan rakyat dimana dalam
naskah sebelumnya menyebutkan "Kedaulatan ada ditangan rakyat, dan dilakukan
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Kedaulatan rakyat yang
semula dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) sebagai
lembaga kekuasaan negara tertinggi (Supermacy of the People’s Consultative
Assembly) kini pelaksanaannya diserahkan kepada UUD. Dengan demikian dalam
kosep teoritik, UUD sebagai hukum fundamental (grundnorm), merupakan
kristalisasi dari kesepakatan rakyat (kontrak sosial) sebagai pemegang
kedaulatan tetang bagai mana mereka hidup dalam manifestasi kedaulatannya.
Kemudian UUD yang menjadi instrument hukum dasar rakyat dan juga pemegang
kedaulatan, untuk seterusnya mendelegasikan kekuasaan berupa kewenangan kepada
lembaga negara untuk menjalankan roda negara.
Perubahan atau Amandemen UUD 1945 selain telah merubah pemahaman baru
tentang kedaulatan rakyat juga telah merubah secara mendasar bangunan Sistem
pemerintahan di Indonesia. Amandemen[37]
sendiri dilakukan secara bertahap dengan Sistem adendum terhadap UUD 1945:
Amandemen ke-1 (19 Oktober 1999), Amandemen ke-2 (18 Agustus 2000), Amandemen
ke-3 (10 November 2001), Amandemen ke-4 (10 Agustus 2002). Sedangkan UUD 1945
sebelum perubahan terdiri 16 bab dan 37 pasal. Jika dihitung dalam
bagian-bagian terkecil terdiri 65 butir termasuk didalamnya bab, pasal, ayat, dapat
dikatakan UUD tersimple di dunia. Dari 37 pasal UUD 1945 yang asli hanya lima
pasal yang tidak di sentuh perubahan, yakni Pasal 4 tentang Kekuasaan
Pemerintahan, Pasal 10 tentang Kekuasaan Presiden memegang Kekuasaan Tertinggi
atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Pasal 12 tentang
Presiden menyatakan keadaan bahaya, Pasal 22 tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu), Pasal 29 tentang Agama, Pasal 35. Dengan
menganalisis dari butir-butir hasil perubahan UUD 1945 yang semula 65 butir
kini bertambah menjadi 197 butir. Dari jumlah itu 20 butir diantaranya tetap,
45 butir diubah, dan 128 butir merupakan tambahan baru.
Hasil perubahan UUD 1945 yang dilakukan MPR itu sendiri terdapat beberapa
lembaga negara yang di ruduksi kekuasaannya serta ada juga yang di tambah. Di
bagian lain hasil perubahan tersebut juga mengintrodusir adanya lembaga-lembaga
baru dan ada juga lembaga yang di hapus dimana keberadaan lembaga tersebut
dirasakan tidak lagi relevan dengan tuntutan jaman dan kebutuhan demokrasi saat
ini. Lembaga-lembaga demokratis baru yang telah dilahirkan UUD 1945 dan
perubahanya itu antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Makamah Konstitusi,
dan Komisi Yudisial. Sedangkan lembaga yang di hapus dari struktur kenegaraan kita
adalah Dewan Pretimbangan Agung (DPA), Utusan Golongan serta peran Fraksi
TNI/Polri yang sejak Demokrasi Terpimpin tahun 1959 ikut serta dalam kancah
percaturan politik di parlemen. Hal ini semua merupakan kesepakatan bersama
untuk menghadirkan keseimbangan
penyelenggaraan kekuasaan negara, serta dapat menjadi basis arah
terciptanya mekanisme checks and balances di Negara Republik Indonesia.
1. Kekuasaan MPR Setelah Perubahan UUD
1945.
Pasal 1 ayat (2) naskah asli UUD 1945 menyebutkan Kedaulata berada
ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Sedangkan dalam penjelasan naskah asli UUD 1945 disebutkan bahwa MPR memegang
kekuasaan negara tertinggi dan kekuasaannya tidak terbatas, sedangkan Presiden
harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh
MPR. Presiden di angkat oleh MPR, tunduk dan bertangguang jawab pada MPR.
Presiden adalah mandataris MPR. Presiden wajib menjalankan putusan-putusan MPR.
Apabila kita lihat redaksi pada naskah asli dari Pasal 1 ayat (2), dapat
kita interprestasikan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagi pelaksana
dari kedaulatan rakyat itu. Hal ini mengandung arti, bahwa kedaulatan dalam
negara Indonesia tetap berada ditangan rakyat. Menurut Sri Sumantri,[38] bahwa
secara oprasional kedaulatan yang yang di pegang rakyat Indonesia dilaksanakan
atau dilakukan oleh:
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Dalam hal ini MPR adalah pelaksan kedaulatan rakyat atau the legal
soverign yang pertama, yang berposisi sebagi nasional policy
2. Presiden
bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden bersama-sama dengan DPR
bersama sama adalah the legal soverign yang kedua, yang berposisi sebagai
public policy.
Sementara itu Muhamad Yamin menafsirkan kata "sepenuhnya" yang
terdapat pada pasal tersebut diatas berarti MPR memegang kekuasaan tertinggi
dan bulat scmpurna. MPR adalah badan yang paling tinggi dalam Republik
Indonesia. Kekuasaan ini kemudian dibagi-bagi kepada lembaga-lembaga negara.
Anggota MPR juga boleh dipilih, ditunjuk atau diangkat[39]
Perubahan UUD 1945 mengubah Pasal 1 ayat (2) itu menjadi Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu
ditafsirkan oleh beberapa kalangan termasuk para ahli hukum tata negara bahwa
MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Lebih lanjut bahwa MPR adalah
lembaga negara yang tingkatannya sama dengan lembaga negara lainnya seperti
Presiden, DPR, DPD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Konstitusi
(MK). Mereka saling menyeimbang satu sama lain dalam mekanisme checks and
balances. Bahkan apabila kita lihat Pasal 2 ayat (1) dimana dikatakan Majelis
Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota
Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih
lanjut oleh Undang-Undang. Dapat dikatakan MPR tidak lagi menjadi lembaga
tinggi negara karena telah menjadi lembaga dua kamar (bikameral), dengan
demikian tidak lebih hanya dijadikan sidang gabungan (joint session) oleh DPR
dan DPD dengan memiliki kewenangan yang lebih terbatas.[40]
Kewenangan MPR juga telah dibatasi dalam perubahan UUD 1945. Pada Pasal 3
disebutkan bahwa MPR hanya berwenang dalam tiga hal. Pertama, mengubah dan
menetapkan UUD. Kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, hanya
dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut
UUD.
Dengan pemahaman
baru terhadap paham kedaulatan rakyat itu, maka semua anggota MPR harus dipilih
melalui pemilihan umum. Utusan Golongan tidak lagi memenuhi kriteria paham
kedaulatan hasil dari perubahan UUD 1945 tersebut. Utusan Daerah sebagai
perwakilan aspirasi daerah kini terakomodasi dalam DPD yang juga harus dipilih
melalui pemilihan umum.
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dalam studinya mengenai
Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia (Semua Harus
Terwakili, PSHK, 2000) menyebutkan bahwa ada sedikitnya tiga alasan yang
menyebabakan perlunya penyesuaian terhadap susunan, kedudukan, dan kekuasaan
MPR menjadi suatu lembaga perwakilan rakyat dengan dua kamar (bikameral).
Pertama, kebutuhan dalam pembenahan sistem ketatanegaraan sehubungan dengan
berbagai Permasalahan dalam sistem MPR yang lama. Anggota MPR yang bukan DPR
yaitu Utusan Golongan dan Utusan Daerah tidak berfungsi efektif dan tidak jelas
oreientasi keperwakilannya. MPR mempunyai kekuasaan yang rancu dalam sistem
presidensial karena dapat menjatuhkan presiden dengan mekanisme sidang
istimewa. Kedua, kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat daerah
secara setruktural. Artinya, dengan adanya dewan yang secara khusus
mereperentasikan wilayah-wilayah, maka diharapkan maka kepentingan masyarakat
daerah akan terakomodasikan melalui institusi formal di tingkat nasional.
Ketiga, kebutuhan bagi Indonesia pada saat ini untuk mulai menerapkan Sistem
checks and balances dalam rangka memperbaiki kehidupan ketatanegaraan dan
mendorong demokrasi. Dengan adanya perwakiian rakyat dengan dua kamar, maka
diharapkan lembaga ini akan mampu menjalankan fungsi legislasi dan fungsi kontrolnya
dengan lebih baik.[41]
2. Hubungan
Presiden dengan DPR Setelah Perubahan UUD 1945.
Reformasi konstitusi dalam bentuk amandemen ataupun perubahan UUD 1945
ini dilakukan oleh karena UUD 1945 mengandung kelemahan krusial, misalnya tidak
memberikan atribusi kewenangan yang jelas, dan tegas kepada lembaga tinggi
negara, memuat pasal-pasal ambigu, dan bersifat executive heavy.[42]
Setelah diadakannya amandemen terhadap UUD 1945, produk perubahan itu
ternyata telah mereduksi hal-ihwal yang berkaitan dengan kekuasaan Presiden dan
sebaliknya meningkatkan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat di sisi lain. Dengan
kalimat berbeda implikasi
perubahan tersebut mengakibatkan berkurangnya kekuasaan Presiden (weak
president). Sebaliknya yang terjadi dengan DPR justru semakin mengkuatkan
kedudukannya setelah dilakukan perubahan konstitusi tersebut.[43]
Adapun adanya perubahan hubungan Presiden dengan DPR menurut UUD 1945
setelah perubahan dapat kita lihat, sebagai berikut: Perihal kekuasaan
legislatif. Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang
(UU), menurut Pasal 5 perubahan UUD 1945 menyebutkan Presiden berhak mengajukan
rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya dalam Pasal
20 ayat (1) ditegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan
membentuk Undang-Undang. Presiden hanya berhak mengajukan rancangan
Undang-Undang (RUU), sedangkan DPR lah yang memegang kekuasaan membentuk
Undang-Undang. Dengan demikian kekuasaan utama membuat undang-undang yang
semula ada di tangan Presiden beralih kepada kekuasaan legislatif yang
sesungguhnya yaitu DPR.
Dalam soal pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi, Presiden
tidak lagi berwenang penuh. Menurut Pasal 14 perubahan UUD 1945, untuk
memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah
Agung (MA). Untuk memberikan amnesti dan abolisi, Presiden memperhatikan
pertimbangan DPR.
Selanjutnya Pasal 11 ayat (2) yang tidak ada dalam naskah asli UUD 1945,
juga mempertegas bahwa Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainya
yang menmbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait
dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan
Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedang
ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan
Undang-Undang Pasal 11 ayat (3), ini tentunya melibatkan peran DPR juga.
Demikian pula dalam pengangkatan dan penerimaan duta, sekarang Presiden harus
terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan DPR. Adapun untuk penerimaan duta
yang harus memperhatikan DPR banyak mendapat kritik oleh beberapa kalangan
karena dinilai terlalu berlebihan.
Hubungan Presiden dengan DPR juga dipertegas dalam Pasal 7C perubahan UUD
1945 bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. Namun lain
halnya dengan Presiden, pada Pasal 7A diterangkan bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Hal
demikian apabila Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa
penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
atau perbuatan tercela maupu apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagi Presiden
dan/atau Wakil Presiden.
Adapun beberapa hak mutlak Presiden yang tercantum dalam konstitusi,
berdasarkan ketentuan yang baru implementasi kekuasaan prerogratif itu
dikaitkan dengan peran dan fungsi DPR. Ada yang ditentukan harus disetujui DPR,
ada yang harus mendapat pertimbambangan oleh
DPR, atau adapula
pelaksanaannya ditentukan harus diatur terlebih dahulu dengan
Undang-Undang yang tentunya melibatkan peran DPR.
Sedangkan agenda pemerintah yang membutuhkan DPR sebagai lembaga yang
memberikan persetujuaan dan pertimbangan itu, antara lain (i) Presiden dalam
membuat perjanjian internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat ( Pasal 11 ayat 2), (ii) peraturan pemerintah pengganti
Undang-Undang (Pasal 22 ayat 2), (iii) pengankatan duta (Pasal 13 ayat 2), (iv)
penerimaan penempatan duta negara lain (Pasal 13 ayat 3) (v) pemberian amnesti
dan abolisi (Pasal 14 ayat 2) (vi) pengangkatan dan pemberhetian Kapolri
(Ketetapan MPR No. IV/MPR/2000), (vii) Pengankatan dan Pemberhentian Panglima
TNI (Ketetapan MPR No. IV/MPR/2000).[44]
Disamping itu untuk melaksanakan peran dan tugasnya, perubahan UUD 1945
juga memberikan DPR berbagai fungsi, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran,
dan fungsi pengawasan yang tercantum pada Pasal 20A ayat (1). Sedangkan untuk
melaksanakan fungsinya dalam Pasal 20A ayat (2) DPR mempunyai hak interpelasi,
hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain itu ayat (3) dalam pasal yang
sama menyebabkan setiap anggota DPR mempunyai hak mcngajukan pertanyaan,
meyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
Dengan berbagai hak yang dimiliki DPR jelaslah bahwa secara legal formal
Perubahan UUD 1945 telah memberikan kedudukan kuat kepada DPR untuk selalu
melakukan pengawasan kepada Presiden. Penyimpangan kebijakan yang dilakukan
oleh pemerintah akan selalu terkontrol dengan mempertanyakan melalui hak
iterpelasi misalnya dan lain sebagainya.
Dengan demikian Perubahan UUD 1945 ini telah menjadikan DPR kuat dan
sejajar dengan segala kewenagannya untuk berhadapan dengan Presiden. Hal
demikian wajar karena tugas DPR sebagi lembaga perwakilan menjadi alat kontrol
bagi Presiden sebagi penggerak roda pemerintahan. Kekuasaan yang dimiliki DPR
telah dicantumkan dalam UUD 1945 yang merupakan the suprime law of the land.
Artinya, apa yang dilakukan oleh DPR telah mempunyai legitimasi konstitusional.
Hal ini seharusnya menjadikan DPR lebih berani dalam melaksanakan apa yang
menjadi tugasnya. Besarnya kekuasaan DPR hendaknya dipahami sebagi upaya untuk
mewujudkan checks and balances serta menciptakan pemeritahan yang bersih.
Tapi harus di ingat pada sejarah supremasi di tangan eksekutif yang tanpa
pengawasan telah menghasilkan pemeritah yang sentralis dan otoriter. Hal ini
hendaknya menjadi dasar pemahaman bahwa memberi kekuasaan atau memberi
supremasi kepada DPR tampa adanya pengawasan hanya akan mengulang sejarah masa
lalu yang buruk.
C. Tentang
Lembaga Perwakilan di Indonesia
Dalam pemahaman demokrasi ada yang dilaksanakan secara langsung (direct
democracy) dan ada juga demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Namun
dengan melihat pertumbuhan
masyarakat dengan segala
perkembangannya serta pemerintahan dalam suatu wilyah tidak lagi seperti
polis-polis di jaman Yunani kuno, tapi sudah berkembang menjadi negara yang
luas berbentuk kesatuan ataupun federal yang terdiri dari negara bagian-bagian.
Bahkan pada jaman pasca kolonial ini banyak negara-negara bekas jajahan yang
merdeka membentuk negara bangsa (nation state). Maka kecuali Swiss yang
menerapkan direct democracy, keinginan untuk menerapkan demokrasi secara
langsung sepertinya akan sulit diterapkan bahkan dapat dikatakan mustahil.
Sedangkan yang dimaksud dengan indirect democracy adalah suatu demokrasi
di mana kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung
melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat.[45] Dengan
demikian indirect democracy adalah demokrasi dengan sistem perwakilan, artinya
rakyat memilih seseorang yang dipercaya untuk mewakili.
Sehubungan dengan dianutnya
demokrasi tidak langsung
sebagimana dikemukakan di atas, kita mengenal dua macam sistem lembaga
perwakilan yaitu :
1.
Sistem dua kamar (bicameral system)
2.
Sistem satu kamar (one bicameral system)[46]
1. Sistem
Bikameral
Sistem ini pada umumnya dianut dan dilaksanakan di dalam negara-negara
yang berbentuk federal atau pemerintahanya berbentuk kerajaan antara lain
Inggris, Belanda, Kekaisaran Jepang dan Amerika Serikat. Namun di samping
dianut di dalam negara-negara yang berbentuk kerajaan dan federal, bukan
berarti negar-negara yang berbentuk kesatuan tidak menganut Sistem ini. Republik
Perancis, dalam Pasal 24 Kontstitusinya menentukan, bahwa parlemennya terdiri
dari Nasional Assembly dan Senate. Apabila Nasional Assembly anggota-anggotany
dipilih oleh rakyat Prancis di dalam pemilihan umum secara langsung, sesuai
dengan jumlah penduduk dan warga negaranya, maka anggota-anggo Senate dipilih
secara tidak langsung oleh kesatuan-kesatuan yang dinamakan Comunals dan
Depertments.[47]
Dalam UUD 1945 setelah perubahan berhasil merumuskan keberadaan
perwakilan di Indonesia menjadi dua kamar. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan
"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih
lanjut oleh Undang-Undang \ Dengan adanya lembaga perwakilan yang terdiri dari
DPR dan DPD maka untuk pertama kalinya di introdusir sistem bikameral dalam
Sistem perwakilan politik di Indonesia.
Namun demikian terhadap dua kamar di MPR sekarang ini masih terdapat
perbedaan penafsiran. Adapun keberadaan dua lembaga DPR dan DPD itu merupakan
konsep bikameral yang sesungguhnya diperlukan telaah lebih lanjut Beberapa
kalangan berpendapat Sistem bikameral yang kita anut adalah Sistem bikameral
lunak (soft bicameral), sistem bikameral terbatas, week bicameral, dan
sebaginya.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang juga anggota
PAH I Badan Pekerja (BP) MPR Theo L Sambuaga, sistem MPR yang dianut adalah
sistem bikameral yang lunak (soft bicameral). Lebih lanjut dikatakan sistem
perwakilan yang selama ini dinilai agak sentralislistis supaya lebih demokratis
dan desentralisasi, maka diperlukan ada perwakilan dua kamar tetapi lunak.
Dalam sistem ini fungsi legislasi dan pengawasan DPD tidak sama dengan DPR. DPD
tidak membentuk Undang-Undang karna kekuasaan membentuk Undang-Undang ada pada
DPR. Kemudian ada sistem checks and balances, dan lewat DPD, daerah punya
kontnbusi dalam perumusan kebijakan nasional.[48]
Sedangkan menurut Dahlan Thaib,[49]
sistem bikameral yang digariskan dalam UUD 1945 setelah perubahan masih bukan
bikameralisme murni yang menjamin adanya keseimbangan atau checks and balances
antara dua kamar di parlemen yakni DPR dan DPD. Wewenang DPD lebih lemah
dibandingkan dengan wewenang DPR. DPD hanya memiliki hak legislasi dan
pembahasan dalam hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan
perimbangan antara pusat dan daerah (Pasal 22D ayat 1 dan 2). Maka untuk
mempertahankan akutabilitas horizontal dan menjamin keterwakilan suatu daerah,
maka seharusnya DPD diberi kewenangan yang sejajar dengan DPR, sehingga wakil
daerah pun dapat memberikan suaranya mengenai persoalan-persoalan nasional.
2. Dewan
Perwakilan Daerah (DPD)
Terlepas dari perdebatan diatas keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
merupakan suatu kenyataan dan telah memberikan warna baru bagi Sistem
perwakilan kita dengan segala wewenang dan tugasnya yang terbatas.
Pengaturan tentang Dewan Perwakilan Daerah sendiri diatur dalam UUD 1945
dan perubahannya yaitu pada Pasal 22C dan 22D. Dikatakan pada Pasal 22C ayat
(1) DPD dipilih dari tiap provinsi melalui pemilihan umum. Pasal 22C ayat (2)
jumlah arggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh
anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah DPR. Kemudian menurut 22C ayat
(3) DPD dalam bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Dalam ayat (4) pasal
yang sama susunan dan kedudukan DPD diatur oleh Undang-Undang.
Selanjutnya sesuai Pasal 22D ayat (1), DPD juga berwenang mengajukan
rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR yang terbatas pada hal-hal yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan dan
pemekarai serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan Pusat
dan Daerah. Pada Pasal 22D ayat (2) DPD juga ikut membahas RUU yang terkait
hal-hal diatas, serta DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama.
Pasal 22D ayat (3) mengatur DPD dapat melakukan pengawasan atas
Pelaksanaan berbagai undang-undang yang telah disebutkan diatas, dan
menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagi bahan pertimbangan untuk
ditindak lanjuti. Kemudian yang Pasal 22D ayat (4) menjelaskan bahwa angota DPD
dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur
dalam undang-undang.
Dengan keberadaan DPD sebagi wakil politik daerah sedangkan DPR mewakili
kepentingan politik nasional maka Sistem lembaga pervvakilan kita kira-kira
mirip dengan sistem bikameral di Amerika Serikat (AS). Parlemen AS adalah
kongres yang terdiri atas Senat yang dipilih di setiap negara bagian dan House
of Representatives dipilih melalui populasi penduduk negara Amerika Serikat.
Adapun keberadan DPD sebagi lembaga perwakilan daerah, berfungsi untuk
menyalurkan kepentingan-kepentingan daerah, ikut mengawasi, membahas serta
memberikan masukan-masukan kepada DPR terhadap produk undang-undang yang
mempunyai implikasi terhadap Pembangunan yang ada di daerah
D. Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR)
1. Pengaturan DPR Setelah Perubahan UUD
1945
Di dalam perubahan UUD 1945 pengaturan tegas mengenai Dewan Perwakilan
Rakyat dapat dilihat dalam Bab VII. Perubahan mendasar terjadi pada kekuasaan
Dewan Perwakilan Rakyat terutama dalam bidang legislasi dan bidang pengawasan.
Lebih lanjut mengenai pengaturan tehadap lembaga perwakilan tersebut dapat
dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut:
Pasal 19 ayat (1) “Anggota
Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”.
(2) “Susunan Dewan
Perwakilan Rakyat diatur
dengan Undang-Undang”
(3) “Dewan
Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun”.
Pasal 20 ayat (1) “Dewan
Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk
undang- undang”.
(2) “Setiap
rancangan Undang-Undang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk
mendapat persetujuan bersama”.
(3) “Jika
rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan
Undang-Undang tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan
Rakyat masa itu”.
(4) “Presiden
mengesahakan rancangan Undang-Undang yang
telah
disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang”.
(5) “Dalam
hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak
disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan
Undang-Undang tersebut disetujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi
Undang-Undang dan wajib diundangkan”.
Pasal 20A ayat (1) “Dewan
Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi
anggaran dan fungsi pengawasan “.
(2) Dalam
melaksanakan fungsi nya, selain diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang
Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai
hak iterpelasif hak
angket, dan hak menyatakan pendapat”.
(3) “Selain
yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota
Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul
dan pendapat serta hak imunitas”.
(4) “Ketentuan
lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat diatur dalam undang-undang”.
Pasal 21 ayat (1) “Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul
rancangan Undang-Undang”.
Pasal 22 ayat (1) “Dalam
hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan peraturan pemerintah sebagi pengganti Undang-Undang”.
(2) “Peraturan
pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam
persidangan yang berikut”.
(3) “Jika
tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”.
Pasal 22A
"Ketentuan lebih lanjut tentang tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang
"
Pasal 22B
“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya,
yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang”.
Selain pada Bab VII pengaturan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat juga
terdapat pada Pasal 23 perubahan UUD 1945 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
Pasal 23 ayat (1) “Aggaran
pendapatan dan belanja negara sebagi wujud dari
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang
dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat"
(2) “Rancangan
Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden
untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah”.
(3) “Apabila Dewan
Perwakilan Rakyat
tidak menyetujui
rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang
diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”[50]
rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang
diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”[50]
Dari beberapa ketentuan tentang Dewan Perwakilan Rakyat sebagi mana
dirumuskan dalam perubahan UUD 1945, dapat di simpulkan bahwa perumusam UUD
1945 setelah perubahan banyak memberi peluang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
yang memungkinkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melaksanakan apa yang
diharapkan dari pembuatnya juga dari rakyat, untuk berperan lebih besar di
parlemen. Tentang harapan itu tentunya agar Dewan Perwakilan Rakyat lebih
mandiri, lebih berani, dan lebih dapat memanfaatkan fungsi dan hak-hak
konstitusionalnya.
2. Kedudukan,
Fungsi, dan Wewenang DPR.
Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kuat, ini ditegaskan dalam
perubahan UUD 1945 tercantum dalam Pasal 7C yang menyebutkan "Presiden
tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat” Hal ini
sesuai dengan prinsip presidensial sebagi sistem pemerintahan Indonesia yang
dipertahankan dan lebih disempurnakan dalam perubahan UUD 1945. Presiden dan
DPR dipilih langsung oleh rakyat, sehingga keduanya memiliki legitimasi yang
sama dan kuat serta masing-masing tidak bisa saling menjatuhkan.
Selain ditentukan dalam UUD 1945 dan perubahannya, ketentuan fungsi dan
wewenang DPR juga diatur dalam Tata Tertib DPR NO. 16/ DPR RI/1/1999-2000 dalam
Pasal 4, disebutkan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang untuk
melaksanakan pengawasan terhadap :[51]
1.
Pelaksanaan UU
2.
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3.
Kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan
ketetapan MPR
Kemudian untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut sebagai mana di maksud dalam pasal 4 ayat (1), DPR dalam pasal 10 Tata Tertib DPR mempunyai beberapa hak, yaitu :
Kemudian untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut sebagai mana di maksud dalam pasal 4 ayat (1), DPR dalam pasal 10 Tata Tertib DPR mempunyai beberapa hak, yaitu :
a. Meminta
keterangan kepada presiden
b. Mengadakan
penyelidikan
c. Mengadakan
perubahan terhadap rancangan Undang-Undang
d. Mengajukan
pernyataan pendapat
e. Mengajukan
rancangan Undang-Undang
f. Mengajukan mengajurkan
seseorang untuk jabatan
tertentu jika ditentukan oleh suatu peraturan Perundang-undangan
g. Menentukan
anggaran DPR
h. Memanggil
seseorang
Selain dari Tata Tertib DPR NO. 16/DPR RI/1/1999-2000 yang lebih lanjut
mengatur tugas dan wewenang DPR, serta hak-hak yang dimiliki oleh DPR, hal
serupa juga terdapat dalam UU NO. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan
MPR, DPR, dan DPRD, yang dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (2), yakni sebagai
berikut :[52]
(2) Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas
dan wewenang :
a. Bersama-sama dengan
presiden membuat UU
b. Bersama-sama dengan
presiden menetapkan APBN
c. Melaksanakan pengawasan
terhadap:
1. Pelaksanaan
undang-undang
2. Pelaksanaan
APBN
3. Kebijakan
pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan ketetapan MPR
d. Membahas
hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan negara yang diberitahukan
Badan Pemeriksa Keuangan, yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR, untuk
dipergunakan sebagai pengawasan
e. Membahas
untuk meratifikasi dan/atau memberi persetujuan atas pernyataan perang serta
pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh
presiden
f. Menampung
dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
g. Melaksanakan
hal-hal yang ditegaskan oleh ketetapan MPR dan/atau undang-undang kepada DPR
Kemudian dalam ayat (3) pada Pasal yang sama dan Undang-Undang yang sama
menyebutkan, bahwa :
(3) Untuk
melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagimana dimaksud dalam ayat (20), DPR
mempunyai beberapa hak :
a. Meminta keterangan kepada
presiden
b. Mengadakan penyelidikan
c. Mengadakan perubahan atas
Rancangan Undang-Undang
d. Mengajukan pernyataan
pendapat
e. Mengajukan Rancangan
Undang-Undang
f. Mengajukan/menganjurkan seseorang
untuk jabatan tertentu jika
ditentukan oleh suatu peraturan Perundang-undangan
ditentukan oleh suatu peraturan Perundang-undangan
g. Menentukan
anggota DPR
Dengan fungsi, tugas dan wewenang serta hak yang dimiliki oleh DPR
sebagai mana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945, Pasal 4 dan 10 peraturan Tata
Tertib DPR No. 16/DPR RI/1/1999-2000 dan pasal 33 ayat (2) dan (3) UU No.4
Tahun 1999, maka sebagai bentuk tanggung jawab sebagai wakil rakyat, DPR
senantiasa dapat melakukan atau selalu mengawasi penyelenggaraan pemerintah.
Kemudian apabila kita analisis dari
sekian banyak pasal-pasal dalam UUD setelah perubahan yang menyangkut mengenai
tugas pokok dari Dewan Perwakilan Rakyat, juga dalam UU No.4 Tahun 1999 tentang
susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD, dipertegas lagi oleh Tata Tertib DPR No.
16/DPR/RI/l999-2000. dari wewenang dan tugas DPR diatas maka dapat dirumuskan
bahwa DPR mempunyai tugas pokok sebagi berikut.
1.
Fungsi di bidang pembuatan Undang-Undang (legislasi).
2.
Fungsi di bidang anggaran (bageter).
3.
Fungsi di bidang pengawasan.
Berikut peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam ketiga fungsinya tersebut
disertai dengan perubahan-perubahan yang dilakukan.
1.a. Fungsi di Bidang Pembuatan Undang-Undang
(Legislasi)
Salah satu pilar pemerintah yang demokratis adalah menjunjung tinggi
supermasi hukum. Supermasi hukum dapat terwujud apabila di dukung oleh
perangkat peraturan Perundang-undangan yang dihasilkan melalui proses
legislasi. Oleh karena itu, fungsi legislasi DPR dalam proses demokrasi
sangatlah penting.
Menurut ketentuan konstitusi rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan
dibahas di DPR dapat berasal dari pemerintah dan dapat pula berasal dari DPR
sebagai RUU usul inisiatif. Untuk masa yang akan datang jumlah RUU yang berasal
dari inisiatif DPR diharapkan akan
semakin banyak. Hal ini merupakan bagian
penting dari komitmen reformasi hukum nasional dan pemberian peran yang lebih
besar kepada DPR secara konstitusional dalam pembuatan undang-undang.
Peningkatan peran tersebut merupakan hasil dari perubahan UUD 1945. dalam
naskah asli UUD 1945 hak membuat undang-undang berada pada Presiden
"Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang" (Pasal 5 ayat
1). Dari hasil perubahan hak tersebut bergeser dari Presiden kepada DPR dan
rumusan tersebut dituangkan dalam perubahan UUD 1945 dalam Pasal 20 ayat (1)
menyebutkan "DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang".
Namun demikian kinerja dan produktifitas DPR dalam pembuatan
undang-undang dirasakan masih kurang. Tercatat rancangan undang-undang yang
dibahas di DPR Sebagian besar berasal dari pemerintah, sedangkan RUU usul inisiatif
DPR sangat lah minim sekali. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja dalam
bidang legislasi sebaiknya DPR tidak terjebak pada fungsi pengawasan saja yang
pada akhirnya menelantarkan fungsi legislasi.
2.a. Fungsi di
Bidang Anggaran (Budgeter)
Untuk menjalankan fungsi pokok Dewan Perwakilan Rakyat di bidang anggaran
diatur dalam Pasal 23 perubahan UUD 1945. Ditegaskan bahwa Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Kedudukan
DPR dalam APBN sangatlah kuat, karena
apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan
oleh pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu.[53]
3.a. Fungsi di
Bidang Pengawasan.
Tidaklah berlebihan, apabila rakyat Indonesia di semua tinggkatan
memprediksikan potret DPR di era reformasi ini mengalami perubahan yang sangat
signifikan. Perubahan UUD 1945 telah menggeser pradigma dari exsecutive heavy
menjadi legislative heavy.
Pada dasa warsa yang lalu, peraktek ketatanegaraan lebih di dominasi oleh
peran eksekutif atau pemerintah. Terlebih dominasi kekuasaan eksekutif pada
waktu itu mendapat legitimasi secara konstitusional, hal ini terlihat pada
pasal-pasal dalam UUD 1945 sebelum diadakan perubahan.[54] Pada Pasal 4 ayat (1) naskah asli UUD 1945
menyatakan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan
menurut Undang-Undang Dasar". Begitu pula kalau dilihat penjelasan umum
angka IV ditegaskan bahwa " Dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat
Presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi. Dalam menjalankan
Pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan Presiden
(comentration of power and responsibility upon the president)[55]
Kemudian Pasal 5 ayat (1) Presiden membentuk undang-undang bersama DPR,
Presiden juga dapat menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan
Undang-Undang (Pasal 5 ayat 2). Menurut pasal 10 Presiden memegang kekuasaan
tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pasal 11
Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara
lain, dengan persetujuan DPR. Sedangkan Pasal 12 disebutkan Presiden dapat
menyatakan keadaan bahaya menurut sarat-sarat yang ditetapkan undang-undang.
Pasal 13 Presiden mengangkat duta dan konsul, serta pada Pasal 14 Presiden
memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasai. Dan Pasal 15 disebutkan
Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain.[56]
Dominasi kekuasaan eksekutif semakin bertambah ketika dengan kekuasaanya
melakukan monopoli penapsiran terhadap Pasal 7. Penapsiran ini menimbulkan
implikasi yang sangat luas karna Presiden dapat dipilih kembali untuk masa yang
tidak terbatas.[57]
Dengan diadakan perubahan terhadap UUD 1945 kini peran itu mulai bergeser
dan berubah. Meskipun Presiden masih memegang kekuasaan pemerintah, tetapi
dengan adanya pergeseran ini, Presiden tidak lagi mempunyai kekuasaan di bidang
legislasi, sebab kekuasan tersebut sekarang ada pada tangan DPR. Pasal 20 ayat
(1) menyebutkan "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk
undang-undang". Sedangkan Presiden hanya mempunyai hak mengajukan
rancangan undang-undang saja.
Dalam kontek pengawasan, perubahan dan pergeseran tersebut terlihat
dengan dicantumkanya fungsi pengawasan sebagi the orginal power DPR dalam
perubahan UUD 1945 dan melalui berbagi perturan Perundang-undangan yang
dihasilkan. Pasal 20A ayat (1) DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran,
dan fungsi pengawasan. Kemudian untuk melaksanakan fungsinya, sebagi mana
dijelaskan pada Pasal 20A ayat (2), DPR memiliki hak anggket, hak interpelasi,
dan hak menyatakan pendapat Serta pada ayat (3) pasal yang sama setiap anggota
DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyatakan usul dan berpendapat
sekaligus hak imunitas.
Perubahan UUD 1945 telah memberikan peran yang kuat kepada DPR dalam melaksanakan
fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilakukan DPR dalam menjalankan
pemerintahan, merupakan bagian dari sistem dalam kehidupan ketatanegaraan dan
kebangsaan yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Disaat yang bersamaan
situasi masyarakat yang berkembang demikin cepat dan kepercayaan yang demikian
besar untuk menggantungkan harapan serta kepentingan-kepentingannya kepada
lembaga perwakilan, kemudian gejala demikian disambut oleh DPR sebagai salah
satu lembaga perwakilan dengan meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanan fungsi
kontrol atau pengawasan kepada pemerintah. Pelaksanaan fungsi pengawasan
dilakukan melalui mekanisme penggunaan beberapa hak yang pada sebelumnya tidak
digunakan seperti hak interpelasi ataupun hak angket. Melalui hak interpelasi,
Presiden diminta untuk memberikan keterangan atau klarifikasi atas
kebijakannya. Sedangakan melalui hak angket, DPR melakukan penyelidikan
terhadap peryeimpangan penggunaan dana-dana yang digunakan oleh Persiden.
Pengawasan DPR juga dilakukan melalui keterlibatan DPR dalam proses
pemilihan pejabat-pejabat publik
yang ditetapkan oleh
pemerintah berdasarkan Perubahan UUD 1945 dan Undang-Undang lainya.
Dalam hal pengangkatan duta, penempatan duta negara lain, pemberian amenesti,
abolisi, Presiden harus mendengarkan pertimbangan DPR. Kemudian dalam hal
pengangkatan Dewan Gubernur Bank Indonesia (UU No.23 Tahun 1999), pengangkatan
dan pemberhentian panglima TNI (Tap MPR No. IV/MPR/2000), pengankatan dan
pemberhentian Kapolri (Tap MPR No. IV/MPR/2000).
Selanjutnya tugas DPR dalam fungsi pengawasan lainnya adalah menindak
lanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23E). Tugas ini merupakan
suatu bentuk sikap pro-aktif DPR untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus
penyalah gunaan keuangan negara.
Pada akhirnaya peningkatan peran DPR dalam bidang pengawasan bagian dari
upaya untuk menerapkan mekanisme checks and balances untuk menuju pemerintahan
yang demokratik. Hal ini mengharuskan DPR untuk bekerja optimal demi
melaksanakan fungsi-fungsi konstitusionalnya, dengan memanfatkan hak-haknya
secara maksimal.
E. Pengangkatan
Duta Besar Setelah Perubahan UUD 1945.
Dalam pengangkatan duta yang akan ditempatkan di negara lain, Presiden
terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan DPR. Hal ini diatur dalam perubahan
UUD 1945 pada Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan "Dalam pengangkatan duta,
Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat". Ini memungkinkan partisipasi DPR dalam
pengangkatan duta, sehingga kekuasaan untuk mengangkat duta tidak semata-mata
hak prerogratif Presiden. Namun juga merupakan hak DPR dalam fungsi pengawasan
untuk mempertimbangkan setiap duta yang akan ditempatkan di negara sahabat yang
tentunya akan membawa kepentingan negara berarti juga kepentingan masyarakat
Indonesia secara keseluruhan.
Adapun mekanisme pembahasan calon Duta Besar Republik Indonesia untuk
negara sahabat tertuang dalam Keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI
tanggal 23 Mei & 29 Agustus 2002 sebagai berikut:
- surat mengenai pencalonan Duta Besar Republik
Indonesia untuk Negara-
negara yang disampaikan oleh Presiden, setelah diterima oleh Pimpinan
Dewan, segera diberitahukan/diumumkan dalam Rapat Paripurna tanpa
menyebutkan nama negara penerima/pengirim - Hasil pembahasan Komisi I dilaporkan kepada
Pimpinan Dewan untuk
selanjutnya disampaikan kepada Presiden secara rahasia.[58]
Terlepas dari hal itu ketentuan Pasal 13 ayat (2) tersebut menimbulkan
polemik dalam tingkat penafsiran. Bagi DPR Pasal ini dijadikan dasar untuk
melakukan dengar pendapat melalui penilaian uji visi dan misi kepada calon duta
besar (dubes) yang dipilih Presiden. Namun kemudian DPR lewat Komisi I membuat
kreteria untuk memperitimbangkan keabsahan seorang calon dubes. Kreteria
tersebut diantaranya.[59]
Pertama, soal umur. Kedua, kemampuan diplomasi seorang diplomat. Ketiga,
penampilan calon dubes. Keempat, kemampuan calon dalam mempersentasikan visi
dan misi. Kelima, pengetahuan materi politik luar negeri dan pengetahuan
tentang negara yang dituju. Dari keteria tersebut dapat dijadikan acuan bagi
lulus atau tidaknya calon dubes. Sedangkan bagi Presiden menganggap bahwa peran
DPR hanya untuk mengesahkan calon dubes yang dipilihnya.
Pengaturan lain tentang Duta Besar RI bisa dilihat dalam UU No. 37 Tahun
1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pasal 6 menyebutkan kewenangan
penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Pelaksanaan Politik Luar Negeri berada
ditangan Presiden. Presiden dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada
Menteri. Sedangkan dalam Pasal 29 dalam Undang-Undang yang sama menyebutkan
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di angkat dan diberhentikan oleh
Presiden, dan merupakan wakil negara dan bangsa serta menjadi wakil pribadi
Presiden Republik Indonesia.[60]
Dalam kontek yang lain namun masih terkait dengan keberadaan Dubes RI
sebagi wakil diplomatik dari negara serta mewakili kepentingan nasional bangsa
Indonesia. Untuk itu guna memulihkan kepercayaan pihak manca negara atas
berbagai situasi multikrisis yang dialami bangsa, ada baiknya dapat kita
perhatikan pula Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
(GBHN) 1999-2000 pada Bab IV mengenai Arah Kebijakan Hubungan Luar Negeri. Pada
huruf c menyebutkan "Meningkatkan kualitas dan kinerja aperatur luar
negeri agar
mampu melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra
positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan
terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap
peluang positif bagi kepentingan nasional". Sedangkan Pada huruf d disebutkan
Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan
Pembangunan nasional, melalui kerjasama ekonomi regional maupun internasional
dalam rangka setabilitas, kerja sama dan Pembangunan kawasan.[61]
mampu melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra
positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan
terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap
peluang positif bagi kepentingan nasional". Sedangkan Pada huruf d disebutkan
Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan
Pembangunan nasional, melalui kerjasama ekonomi regional maupun internasional
dalam rangka setabilitas, kerja sama dan Pembangunan kawasan.[61]
Bertitik tolak pada Tap MPR No. IV/MPR/1999, adapun peningkatan kualitas
kinerja aperatur luar negeri dalam hal ini calon Dubes RI untuk ditempatkan
disuatu negara sangatlah perlu dan penting, guna mampu melakukan diplomasi
pro-aktif dalam segala bidang untuk mengangkat dan membangun citra Indonesia di
dunia internasional. Calon Dubes RI pun harus mempunyai kualitas diplomasi,
baik pemahaman maupun pengalaman dalam bidang diplomasi. Hal ini untuk
mepercepat pemulihan ekonomi dan Pembangunan nasional serta berbagai krisis
yang dihadapi.
Menurut Hasjim Djalal sebagai mantan Dubes RI berpendapat bahwa Tap MPR
No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004 mengenai Arah Kebijakan Hubungan Luar
Negeri dapat dijadikan visi dan misi diplomasi Indonesia. Sedangkan mantan
Menlu Ali Alatas pernah menggariskan kreteria bagi diplomasi Indonesia, yaitu
teguh dalam pendirian dan prinsip namun luwes dalam pendekatan, efektif dan
dinamis menuju sasaran, senantiasa mencari keharmonisan/keserasian antara
negara, menjauhi konfrontasi/politik kekerasan, menjembatani kepentingan yang
saling berbeda, memperbanyak kawan dan mengurangi lawan, didukung
profesionalisme yang tangguh dan tanggap, aktif, kreatif, dan asertif.
BAB III
PERAN DPR DALAM PROSES PENGANGKATAN DUTA BESAR
RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945
A. Menguatnya
Kekuasaan DPR dalam Fungsi Pengawasan.
Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan oleh MPR bermakna besar dan
meluas bagi penyelenggaraan tatanan kehidupan bernegara secara beradab dan
demokratis. Penyempurnaan arti pemisahan kekuasaan (separation of power) dan
pembagian kekuasaan (distribution of power) sebagai pijakan penyelenggaraan
negara, pengembalian makna kedaulatan kepada rakyat sepenuhnya, serta
pengaturan secara lengkap terhadap hak asasi manusia dalam UUD, telah
menjadikan identitas bangsa Indonesia sebagi negara hukum, negara
konstitusional, dan negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi.
Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi keberadan lembaga
perwakilan hadir sebagi suatu keniscayaan. Keberadaan DPR sebagi salah satu
lembaga perwakilan di Indonesia merupakan komponen pokok dalam politik dan
kekuasaan yang hadir sebagi bentuk kristalisasi dari kehendak rakyat serta
penyalur aspirasi rakyat, dengan memiliki fungsi dalam tiga wilayah yakni;
fungsi legislasi atau pembuatan Undang-Undang, fungsi penyusunan anggaran, dan
fungsi pengawasan jalannya pemerintahan.
Dalam UUD 1945 setelah perubahan fungsi DPR tersebut semakin dipertegas
dengan lebih menguatkan peran DPR dalam fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.
Kenyatan in terlihat dari keberadaan Presiden yang tidak lagi memegang
kekuasaan dalam membuat Undang-Undang melainkan sudah berpindah tangan menjadi
kekuasaan DPR. Presiden hanya mempunyai hak saja untuk mengajukan rancangan Undang-Undang.
Akan tetapi apabila mengkaji perubahan itu dengan teori trias politica dari
Montesquieu dimana lembaga legislatif merupakan pemegang kekuasaan dalam bidang
legislasi, maka perubahan UUD 1945 kecil artinya. Kranenburg[62]
menjabarkan trias politika dalam dua arti yaitu : functie (fungsi) dan orgaan
(badan atau lembaga). Berdasarkan pendapat itu maka, yang bergeser adalah
functie-nya., sedangkan orgaan pembantuk Undang-Undang tetap sama yaitu, DPR
dan Presiden.
Sedangkan dalam fungsi pengawasan perubahan kekuasaan itu semakin nampak
dengan diberikan hak-hak kepada DPR guna menjalankan fungsi pengawasannya,
hak-hak tersebuat yaitu; hak angket, hak iterpelasi, dan hak menyatakan
pendapat. Kemudian bagi anggota DPR diberikan hak mengajukan pertanyaan, hak
menyatakan usul dan berpendapat serta sekaligus hak imunitas. Pengawasan DPR
juga terlihat dari berbagai kebijakan dan agenda-agenda pemerintah yang
terkait dengan peran
dan fungsi DPR.
Ada yang melalui persetujuan, pertimbangan serta adapula
yang pelaksanaannya ditentukan dengan dibuatnya Undang-Undang yang tentunya
melibatkan peran DPR.
Pengawasan DPR juga dilakukan melalui keterlibatan DPR dalam proses
pemilihan dan pengangkataan pejabat-pejabat publik yang ditetapkan oleh
pemerintah berdasarkan perubahan UUD 1945 dan undang-undang lainnya. Dalam
pengangkatan duta dan penempatan duta negara sahabat, pengangkatan Gubernur BI,
pengangkatan dan pemberhentian panglima TNI serta pengangkatan dan
pemberhentian Kapolri harus terlebih dahulu melalui pertimbangan dan
persetujuan DPR.
Untuk pengangkatan duta yang akan ditempatkan pada negara sahabat
Presiden terlebih dahulu meminta pertimbangan DPR. Ketentuan demikian adalah
isyarat dari pasal 13 ayat 2 perubahan UUD 1945, dimana dalam pengangkatan duta
besar tidak lagi hak prerogratif Presiden sepenuhnya tetapi juga hak dari DPR
untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan kotrolnya terhadap pemerintah untuk
selanjutnya memberikan pertimbangan kepada setiap calon duta besar yang
diajukan oleh pemerintah. Duta besar sebagi wakil negara guna melakukan tugas
hubungan dan politik luar negeri dengan membawa serta kepentingan bangsa yang
juga kepentingan rakyat secara keseluruhan. Adapun DPR sebagi lembaga
perwakilan yang dijadikan tempat untuk menyalurkan setiap kepentingan rakyat,
dianggap penting agar memberikan pertimbangan terhadap dubes yang akan bertugas
untuk menjalin hubungan dan kerjasama di negara sahabat.
Kiranya dengan kenyataan diatas dapat
dikatakan perubahan UUD 1945 telah meberikan kekuasaan yang besar kepada DPR
sebagi lembaga perwakilan, terutama dalam fungsi pengawasanya. Kcmudian
perubahan juga telah menggeser pradigma dari executive heavy menjadi
legislative heavy. Hal ini dapat diperhatiakan dari reduksi kekuasaan dalam
ketentuan pasal-pasal mengenai Presiden. Sebaliknya terjadi penguatan kekuasaan
dalam ketentuan pasal-pasal mengenai DPR.
B. Pertimbangan DPR dalam Pengangkatan Duta
besar RI Sebagi Pelaksanan Fungsi Pengawasan terhadap Presiden (Pemerintah).
1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR.
Kalau kita kaji secara seksama pasal-pasal dalam perubahan UUD 1945 yang
mengatur fungsi DPR dapat dikatakan bahwa, DPR mempunyai tugas yang penting di
bidang Ketatanegaraan Indonesia. Secara implisit telah tercantumkan adanya 3
(tiga) fungsi yang dimiliki oleh DPR. Fungsi yang diamanatkan dalam konstitusi
Indonesia itu antara iain; fungsi membentuk Undang-Undang, fungsi pengawasan,
dan fungsi anggaran. Ismail Suny[63],
membagi pengawasan dalam tiga bentuk, yaitu; control of exsecutive, control of
expenditure, control of taxation.
Kemudian fungsi-fungsi yang dimiliki DPR sebagai mana diamanatkan dalam
UUD 1945, diimplementasikan dalam sejumlah peraturan Perundang-undangan lainnya
dan dalam tatib DPR-RI yang ketiga fungsi DPR tersebut dengan tugas dan wewenang
DPR.
Dalam hal fungsi pengawasan yang dilakukan DPR dilakukan berdasarkan
ketentuan dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 4 Tahun 1999, dan Tatib DPR. Dalam
dasar hukum tersebut disebutkan, fungsi utama pengawasan yang dilakukan DPR
adalah, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden.
Selain itu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR adalah menindak lanjuti
laporan dan/atau pengaduan dari perseorangan atau masyarakat atau kelompok
tertentu.
Setelah adanya perubahan terhadap UUD 1945, fungsi pengawasan DPR
dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada DPR untuk membatasi beberapa hak
prerogratif Presiden. Sebelumnya hak prerogratif Presiden tidak pernah
melibatkan DPR, dan sekarang harus melibatkan DPR misalnya, harus konsultasikan
terlebih dahulu atau mendapat persetujuan atau pertimbangan dari DPR. Perubahan
mendasar yang diberikan hasil perubahan UUD 1945 dibidang pengawasan antara
lain;
1.
Dalam hal pengangkatan Duta.
2.
Dalam hal menerima penempatan duta negara lain, dan
3.
Dalam memberi amnesti dan abolisi.
Perubahan penting lainya ditindaklanjuti dengan memberikan hak sub poena
kepada DPR dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susduk MPR, DPR, DPRD.
Penerapan sub poena ini sangat efektif untuk melengkapi fungsi pengawasan yang
diatur dalam Tatib DPR. Fungsi pengawasan ini dapat dirinci lagi atas;
1.
Pengawasan terhadap Pelaksanaan undang-undang.
2.
Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBN, dan
3.
Pengawasan terhadap segala kebijakan pemerintah sesuai
dengan jiwa UUD
1945 dan TAP MPR-RI.
1945 dan TAP MPR-RI.
Kemudian untuk menjalankan melakukan fungsi pengawasan sebagimana
disebutkan diatas, dilakukan oleh DPR melalui serangkaian rapat dan pengawasan
di lapangan dalam betuk kunjungan kerja ketika Masa Reses DPR. Masa Reses ialah
kegiatan DPR di luar masa sidang, yang dilakuakan oleh anggota secara
perorangan atau kelompok, terutama diluar Gedung DPR untuk melaksanakan
kunjungan kerja.
Adapun rapat yang digunakan DPR dalam melakukan pengawasan melalui Rapat
Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum
(RDPU). Serangkaian rapat tersebut dilakukan oleh DPR melalui alat kelengkapan
Dewan, seperti Komisi-komisi dan Subkomisi yang ada di DPR dan Pansus yang
dibentuk oleh DPR. Fungsi pengawasan dilakukan oleh masing-masing Komisi dan
Subkomisi dengan patner kerja dari pemerintah.
Keberadaan Jumlah Komisi dan Subkomisi sendiri berikut nama dan ruang
lingkupnya tidak dimasukan secara eksplisit di dalam peraturan batang tubuh
Tatib DPR-RI, namun diatur dalam Keputusan tersendiri, sehingga apabila
dikemudian hari Dewan berkehendak untuk mengembangkan Komisi mapun Subkomisi,
maka penyesuaiannya dapat dilakaukan tanpa harus merubah Peraturan Tata Tertib.
Dalam hal pembentukan Komisi
dan Subkomisi tersebut,
tidak mengunakan acuan Departemen yang ada di lingkungan
pemerintah, mitra kerja, melainkan pula pada pendekatan isu atau
masalah-masalah penting yang menjadi perhatian nasional.
Setelah melalui proses pembahasan yang panjang ahirnya Panitia Khusus
(Pansus) DPR menyepakati dibentuknya Komisi dan Subkomisi sebagi berikut :
I. KOMISI PERTAHANAN KEAMANAN, DAN LUAR
NEGERI
1. Subkomisi Pertahanan dan
Keamanan.
2. Subkomisi Luar Negeri.
3. Subkomisi Penerangan.
II. KOMISI HUKUM DAN DALAM NEGERI
1. Subkomisi Hukum dan Hak
Asasi Manusia.
2. Subkomisi Dalam Negeri.
3. Subkomisi Pertanahan.
III. KOMISI PERTANIAN DAN PANGAN
1. Subkomisi Pertanian dan
Pangan.
2. Subkomisi kehutanan.
3. Subkomisi Transmigrasi.
IV. KOMISI TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR
1. Subkomisi Perhubungan dan
Telekomunikasi.
2. Subkomisi Pariwisata.
3. Subkomisi Pekerjaan Umum,
Perumahan Dan Pemukiman.
V. KOMISI INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
1. Subkomisi Industri dan
Investasi.
2. Subkomisi Perdagangan.
3. Subkomisi Koprasi.
VI. KOMISI AGAMA DAN SUMBER DAYA MANUSIA
1. Subkomisi Agama.
2. Subkomisi Pendidikan,
Kebudayaan, Generasi Muda, dan Olah Raga.
3. Subkomisi Tenaga Kerja.
VII. KOMISI KEPENDUDUKAN DAN KESEJAHTRAAN
1. Subkomisi Kependudukan.
2. Subkomisi Kesehatan.
3. Subkomisi Sosial.
VIII. KOMISI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGl, DAN
LINGKUNGAN.
1. Subkomisi RISTEK.
2. Subkomisi Lingkungan
Hidup
3. Subkomisi Pertambangan
dan Teknologi.
IX. KOMISI KEUANGAN DAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1. Subkomisi Keuangan.
2. Subkomisi Perencanaan
Pembangunan.
3. Subkomisi Perbangkan dan
Lembaga Keuangan Bukan Bank
Sedangkan dalam implementasi fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui
serangkaian hak yang dimiliki oleh DPR, adapun hak-hak yang dimiliki oleh DPR
adalah :
1.
Hak meminta keterangan kepada Presiden (interpelasi)
2.
Hak mengajukan pernyatan pendapat.
3.
Hak mengadakan penyelidikan (angket)
4.
Hak menghadirkan seseorang untuk diminta keterangan.
5.
Hak untuk memberikan pertimbangan dalam pengangkatan
seorang Duta Besar dan penerimaan Duta negara sahabat.
6.
Hak untuk memberikan amnesti dan abolisi, dan Hak untuk
mengajukan/menganjurkan seseorang berdasarkan
perintah Undang-Undang.
Fungsi pengawasan yang dilakukan baik secara aktif sebagai mana hak-hak
yang dimiliki diatas ataupun melaksanakan pengawasan karena adanya laporan dari
masyarakat tentang kasus-kasus tertentu. Biasanya komisi-komisi yang ada di DPR
meninindak lanjuti laporan dan/atau pengaduan dari delegasi masyarakat terhadap
kasus-kasus tertentu terhadap yang merugikan masyarakat. Adanya pengaduan dari
masyarakat ke DPR, sesungguhnya merupakan partisipasi aktif masyarakat terhadap
proses pembangunan demokrasi di Indonesia.
Dari berbagai uraian diatas, terlihat adanya peningkatan fungsi
pengawasan yang diberikan oleh sejumlah peraturan perundang-undang, khususnya
perubahan UUD 1945, hal ini secara langsung ataupun tidak langsung telah
meningkatkan peran dan fungsi serta tanggung jawab DPR. Perubahan UUD 1945 juga
telah menjadikan DPR kuat dan sejajar dengan segala kewenagannya untuk
berhadapan dengan Presiden. Hal demikian wajar karena tugas DPR sebagi lembaga
perwakilan menjadi alat kontrol bagi Presiden sebagi penggerak roda
pemerintahan. Kekuasaan yang dimiliki DPR telah dicantumkan dalam UUD 1945 yang
merupakan the suprime law of the land. Artinya, apa yang dilakukan oleh DPR
telah mempunyai legitimasi konstitusional. Hal ini seharusnya menjadikan DPR
lebih berani dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya.
2. Mekanisme
Proses Pengangkatan Duta Besar RI
Perubahan UUD 1945 Pasal 13 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagi berikut :
(1)
Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2)
Dalam hal
mengangkat duta, Presiden
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Dari ketentuan diataslah yang menjadi dasar bagi DPR untuk berperan dalam
hal pengangkatan duta besar berupa pemberian pertimbangan terhadap calon duta
besar yang diajuakan oleh Presiden. Kemudian DPR lewat pimpinan dewan
melimpahkan kekuasaan tersebut kepada komisi, dalam hal ini komisi yang
membidangai masalah yang bersangkutan.
Adalah Komisi I sebagai alat kelengkapan DPR yang membidangai hubungan
luar negeri, yang selanjutnya komisi ini menentukan agenda rapat kemudian
memanggil calon duta untuk melakukan pembahasan dengan melakukan Rapat Dengar
Pendapat Umum (RDPU). Pada Pasal 86 Tata Tertib DPR RI disebutkan "Rapat Dengar
Pendapat Umum ialah rapat antara Komisi, beberapa Komisi dalam Rapat Gabungan
Komisi, atau Panitia Khusus dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau
badan swasta, baik atas undangan Pimpinan DPR ataupun atas permintnan yang
bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan
Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus". Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum
itulah dilakukan clarification hearing, dengar pendapat ataupun pembahasan
bersama antara DPR dengan calon Duta Besar RI sebelum dilakukan prtimbangan
oleh DPR.
Dalam hal Pelaksanaan diatas Komisi I juga mengacu pada Pasal 35
Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR,
DPRD. Dan juga Peraturan Tata Tertib DPR RI No.16/DPR RI/1999-2000 Pasal 171
sebagi mana disebutkan: "DPR dalam melaksanakan fungsinya dapat meminta
pejabat negara, pejabat pemerintahan, atau warga masyarakat untuk memberikan
keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi
kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan Pembangunan sebagi
dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPR,DPRD”
Dalam prakteknya berdasarkan UUD 1945, didahului oleh Presiden mengajukan
surat pencalonan duta besar kepada DPR untuk mendengarkan pertimbangan DPR.
Surat mengenai pencalonan Duta Besar RI untuk negara-negara sahabat yang
disampaikan oleh Presiden, setelah diterima oleh Pimpinan Dewan, segera
diberitahukan/diumumkan dalam Rapat Paripurna terdekat tanpa menyebut nama dari
negara penerima. Rapat paripurna tersebut langsung menugaskan kepada Komisi I
untuk membahasnya secara rahasia. Dalam pembahasan tersebut atau dalam
melakukan dengar pendapat dengan calon dubes tersebut, Komisi I satu wajib
memberi saran, masukan terhadap priroritas yang harus dikerjakan, pesan titipan
yang perlu diperhatikan, catatan atau keberatan, tetapi bukan penolakan.
Setelah itu Komisi I melakukan diskusi internal untuk membenkan pcnilaian untuk
dijadikan pertimbangan terhadap calon dubes yang diajukan oleh Presiden.
Ada tujuh kreteria dan dasar pertimbangan yang disiapkan Komisi I untuk
memberikan pertimbangan kepada Presiden. Pertama, memiliki kemampuan diplomasi
yang mencakup komunikasi, konseptual, dan kemampuan berargumentasi. Kedua,
memiliki kemempuan bahasa minimal bahasa Inggris dan/atau bahasa setempat.
Ketiga, memiliki latar pendidikan minimal strata satu (S1). Keempat, memiliki
kemampuan profesional dan menajerial. Kelima, tidak cacat moral dan tidak ada
indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. Keenam, memiliki integritas dan
loyalitas tinggi terhadap bangsa dan negara, ketujuh, memiliki pengalaman
panjang terhadap profesi dalam bidangnya.
Adapun Kemudian seluruh hasil dari diskusi internal Komisi I berikut
dengan pertimbangannya tersebut dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengesahan.
Mengingat seluruh fraksi terwakili di Komisi I, maka logikanya Rapat Paripurna
hanya merupakan tempat pengesahan. Setelah disahkan, lewat Pimpinan Dewan untuk
selanjutnya disampikan kepada Presiden secara rahasia.
Apapun hasil dari pembahasan di DPR itu tentunya tidak mengikat bagi
Presiden. Presiden dapat saja memperhatiakan pertimbangan tersebut, ataupun
dengan berbagai perhitungannya Presiden dapat saja mengabaikan hasil
pertimbangan DPR itu. Menurut kebiasaan diplomatik pada umumnya, setelah
mendapat hasil keputusan pertimbangan DPR, segera Presiden lewat Departemen
Luar Negeri RI mengjukan nama calon dubes kepada negara penerima untuk meminta
persetujuan (agreement). Dalam ukuran waktu yang tidak lama, tentunya melalui
proses verfikasi, negara peneriama menyampaikan persetujuan untuk menerima atau
tidak menenma nama calon yang akan ditempatkan.
Dengan mendapat persetujuan dari negara penerima, maka calon dubes yang
telah melewati perosedur yang telah dijelaskan diatas, sudah dapat ditempatkan,
dan dapat langsung menjalankan tugasnya secara maksimal untuk menjalin hubungan
dan kerjasama dengan negara penerima, yang tentunya membawa misi bangsa dan
negara serta pesan seluruh rakyat Indonesia.
B. Peran
dan Kekuasaan DPR dalam Pengangkatan Duta Besar RI
Pada naskah asli UUD 1945 Pasal 13 ayat (1) menyebutkan "Presiden
mengangkat duta dan konsul". Untuk itu pada masa lalu pengangkatan duta
merupakan hak prerogratif Presiden sepenuhnya, dimana duta merupakan wakil dari
Presiden, diangakat dan diberhentikan Presiden serta merupakan bagian dari
pemerintah berada dibawah Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan politik dan
hubungan luar negeri sebagi wakil bangsa dan negara Republik Indonesia.
Perubahan UUD 1945 pada Pasal 13 ayat (2) menyebutkan "Dalam hal
pengangkatan duta, Presiden memperhatikan penimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat". Makna dari pasal tersebut berarti telah memberikan kewenangan
kepada DPR untuk terlibat dalam pengangkatan duta yang semula adalah hak prerogratif
Presiden. Keterlibatan peran DPR sebagai mana dikemukakan dalam pasal diatas
adalah kewenangan memberikan pertimbangan terhadap calon duta besar (dubes)
yang telah diajukan Presiden sebelum penempatanya di negara sahabat. Sedangkan
kewenangannya tersebut merupakan bagian dari Pelaksanaan fungsi pengawasan
dalam hal agenda pengangkata pejabat-pejabat negara yang memerlukan pembahasan
bersama antara Presiden dengan DPR
Sebelum melihat lebih jauh mengenai peran DPR dalam memberikan
pertimbangan, terlebih dahulu kita lihat dari berbagi sudut pandang yang
berbeda namun satu sama lain dapat saling berhubungan sehingga dapat
menjelaskan maksud dari kewenangan DPR tersebut, yaitu; dari sudut politik,
sudut historis, dan sudut hukum.
1. Dari sudut politik, kedudukan DPR
sebagai lembaga representasi rakyat
merupakan komponen utama politik dan kekuasaan, disisi lain dubes yang
bertugas untuk melaksanakan hubungan dan kerjasama dengan negara lain
sebagi wakil bangsa dan negara Republik Indonesia yang berarti juga
membawa serta seluruh kepentingan rakyat. Maka guna mendapatkan duta
yang dapat mewakili dan mampu memperhatikan serta memperjuangkan
kepentingan rakyat secara sungguh-sungguh maka terhadap calon dubes yang
akan ditempatkan paling tidak dilakukan hearing terlebih dahulu dengan
DPR. Supaya duta-duta tersebut mengerti dan menangkap Semua pesan-pesan
politik rakyat yang selanjutnya akan memperjuangkan demi meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
merupakan komponen utama politik dan kekuasaan, disisi lain dubes yang
bertugas untuk melaksanakan hubungan dan kerjasama dengan negara lain
sebagi wakil bangsa dan negara Republik Indonesia yang berarti juga
membawa serta seluruh kepentingan rakyat. Maka guna mendapatkan duta
yang dapat mewakili dan mampu memperhatikan serta memperjuangkan
kepentingan rakyat secara sungguh-sungguh maka terhadap calon dubes yang
akan ditempatkan paling tidak dilakukan hearing terlebih dahulu dengan
DPR. Supaya duta-duta tersebut mengerti dan menangkap Semua pesan-pesan
politik rakyat yang selanjutnya akan memperjuangkan demi meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
2. Dari
sudut historis, Pada masa lalu pengangkatan duta besar merupakan ajang
menyingkirkan dan pembuangan lawan politik dari pemerintah, sehingga pada
waktu itu ada istilah "di-dubes-kan". Pengangkatan duta terkesan merupakan
pos akomodasi orang-orang tertentu sehingga aspek kualitas dan kepentingan
diplomasi itu sangat terabaikan. Padahal duta merupakan alat negara untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan negara penerima baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Begitu pentingnya arti duta besar bagi sebuah negara untuk kepentingan diplomasi bangsa dan agar tidak terulang lagi pengangkatan dubes sebagi tempat buangan lawan politk, pensiunan, dan militer yang menjadikan tidak berbuat banyak dalam mejalankan tugasnya, maka telah terjadi kesepakatan bersama dikalangan wakil-wakil politik di MPR, bahwa demi meningkatkan kualitas dubes Indonesia hendaknya setiap calon dubes yang diajukan Presiden melibatkan juga peran DPR untuk membahas bersama melalui proses pertimbangan. Hal ini dilakukan agar tidak lagi ada istilah "di-dubes-kan".
menyingkirkan dan pembuangan lawan politik dari pemerintah, sehingga pada
waktu itu ada istilah "di-dubes-kan". Pengangkatan duta terkesan merupakan
pos akomodasi orang-orang tertentu sehingga aspek kualitas dan kepentingan
diplomasi itu sangat terabaikan. Padahal duta merupakan alat negara untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan negara penerima baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Begitu pentingnya arti duta besar bagi sebuah negara untuk kepentingan diplomasi bangsa dan agar tidak terulang lagi pengangkatan dubes sebagi tempat buangan lawan politk, pensiunan, dan militer yang menjadikan tidak berbuat banyak dalam mejalankan tugasnya, maka telah terjadi kesepakatan bersama dikalangan wakil-wakil politik di MPR, bahwa demi meningkatkan kualitas dubes Indonesia hendaknya setiap calon dubes yang diajukan Presiden melibatkan juga peran DPR untuk membahas bersama melalui proses pertimbangan. Hal ini dilakukan agar tidak lagi ada istilah "di-dubes-kan".
3. Dari
sudut hukum, Peran DPR dalam memberikan pertimbanga kepada setiap calon dubes
adalah hak yang diberikan oleh konstitusi. Hak ini diberikan sebagai bagian
dari tugas DPR dalam fungsi pengawasan terhadap setiap kebijakan dan
agenda-agenda pemerintah yang akan dijalanakan. Di negara Amerika Serikat yang
menganut sistem presidensial secara mumi sekalipun dalam hal pengangkatan dubes
harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari parlemen. Untuk itu kiranya
tepat bagi konstitusi Indonesia untuk melibatkan peran DPR dalam pengangkatan
dubes sebelum ditempatkan di negara-negara sahabat. Dengan adanya mekanisme
pengangkatan dubes melalui pertimbangan DPR, diharapkan di masa datang sosok
duta besar RI adalah benar-benar orang yang memiliki kemampuan menjalankan
tugas dan perannya secara maksimal
sebagi wakil bangsa
di negara lain
untuk memajukan hubungan dan kerjasama antara kedua negara.
Dari ketiga sudut pandang tersebut peran DPR dalam memberikan
pertimbangan terhadap calon dubes ternyata sangatlah perlu dan penting serta
dijamin secara konstitusional. Hal ini guna meningkatkan peran duta besar
sendiri dimata internasional dimana bangsa Indonesia sedang mengalami krisis
identitas, pengakuan serta kepercayaan dari negara-negara asing. Serta sesuai
dengan apa yang telah diamanatkan dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN
mengenai Arah Kebijakan Hubungan Luar Negeri, dimana perlunya peningkatkan
kualitas dan kinerja aparatur luar negeri serta meningkaatkan kulitas diplomasi
agar mampu melakukan diplomasi pro-aktif di segala bidang agar membangun citra
positif Indonesia di dunia internasional, yang pada ahirnya dapat mempercepat
pemulihan krisis ekonomi dan Pembangunan nasional.
Diplomasi sendiri merupakan usaha meyakinkan pihak/negara lain untuk
dapat memahami, membenarkan, mendukung pandangan dan kepentingan nasional kita
dengan membutuhkan pengetahuan dan profesionalisme tampa perlu menggunakan
kekerasan.
Dengan memperhatikan asas hukum, lex superion derogat legi in feriori,
maka dapat diketahui bahwa, semua peraturan Perundang-undangan dibawah UUD
harus mengacu pada UUD. Kedudukan UUD sebagi hukum fudamental (grundnorm)
untuk dijadikan hukum
dasar bagi pengaturaan
sebuah negara, maka
dalam Pelaksanaan pengangkatan Duta Besar RI pun harus merujuk pada
hukum dasarnya, yaitu UUD 1945.
Materi perubahan UUD 1945 pada Pasal 13 ayat (2) yang berkaitan dengan
pengangkatan duta, Presiden haruslah terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan
DPR. Pada masa lalu pengangkatan duta merupakan hak prerogratif Presiden yang
tidak dapta dikontrol dan diawasi sehingga dalam pengangkatan duta telah
mengabaikan unsur propesional dan tidak memperhatikan makna pentingnya duta di
negara sahabat. Oleh sebab itu, kekuasaan Presiden yang mutlak itu telah
direduksi dengan mengamanatkan perlunya memperhatikan pertimbangan DPR dalam
pengangkatan duta.
Sedangkan pada tingkatan Undang-Undang hal mengenai pengangkatan duta
merupakan sepenuhnya hak prerogratif Presiden, ini dapat kita lihat dalam UU
No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dimana dikatakan kewenangan
penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Pelaksanaan Politik Luar Negeri berada
ditangan Presiden. Presiden dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada
Menteri. Sedang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di angkat dan
diberhentikan oleh Presiden, dan merupakan wakil negara dan bangsa serta
menjadi wakil pribadi Presiden Republik Indonesia.
Sesuai dengan ketentuan konstitusi peran DPR dalam pengangkatan dubes
adalah memberikan pertimbangan. Dimulai dengan dipanggilnya calon duta untuk
dilakukan dengar pendapat yang sepenuhnya dilakukan oleh Komisi I. Melalui
Rapat Dengar Pendapat Umum sebagai mana diatur dalam Tatib DPR RI Pasal 86,
Komisi I melakukan clarification hearing bersama calon duta besar dengan memberikan
saran, masukan terhadap priroritas yang harus dikerjakan, titipan pesan yang
perlu diperhatikan, catatan serta keberatan tapi bukan penolakan.
Berbeda dengan persetujuan, dalam hal pertimbangan yang dilakukan oleh
Komisi I ini tidak perlu dilakukan fit and proper test terhadap calon yang akan
ditempatkan dalam suatu jabatan. Fit and proper test sediri adalah uji
kelayakan ataupun kepatutan misalnya pada calon Hakim Agung atau anggota Komisi
Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai data pribadi, penjabaran
terhadap visi dan misi kerja serta pengalaman dalam berkarir. Hasil uji
kelayakan itu sangat menentukan bagi lulus atau tidaknya terhadap calon yang
melakukan uji tersebut dan sifatnya mengikat.
Setelah dilakuakan dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi I terhadap
calon dubes, maka dilakukan diskusi intern di Komisi I untuk membahas hasil
dari dengar pendapat untuk memberikan penilaian terhadap apa yang akan
dijadikan pertimbangan. Kemudian hasil pertimbangannya dilaporkan kepada Pimpinan
Dewan untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden secara rahasia. Adapun
kemudian untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden, Komisi I membuat
kreteria dan dasar pertimbangan yaitu; Pertama, memiliki kemampuan diplomasi
yang mencakup komunikasi, konseptual, dan kemampuan berargumentasi. Kedua,
memiliki kemampuan bahasa minimal
bahasa lnggris dan/atau bahasa
setempat. Ketiga, memiliki latar
pendidikan minimal strata satu (S1). Kempat, memiliki kemampuan profesional dan
menajerial. Kelima, tidak cacat moral dan tidak ada indikasi korupsi, kolusi
dan nepotisme. Keenam, memiliki integritas dan loyalifas tinggi terhadap bangsa
dan negara. Ketujuh, memiliki pengalaman panjang terhadap profesi dalam
bidangnya. Tetapi dari kreteria tersebut tidak bisa dijadikan acuan bagi lulus
atau tidaknya calon Dubes yang diajukan oleh Presiden. Kewenangan DPR hanya
memberikan masukan sebaiknya seorang calon dubes bisa diangkat atau tidak
diangkat dengan aneka alasan dan argumentasi.
Lebih jauh mengenai bentuk pertimbangan itu apakah sifatnya mengikat
(imperatif), ataukah sekedar sukarela (fakultatif). Dengan pertimbangan yang
diberikan DPR apakah dapat menimbulkan akibat hukum tertentu apabila tidak
dilaksanakan oleh Presiden. Menurut Satya Arinanto,[64]
dari sudut pandang yuridis sebuah pertimbangan tidaklah mengikat, artinya bisa
saja Presiden setelah memperhatikan pertimbangan tersebut kemudian membuat
pertimbangan sendiri. Lebih lanjut Satya mengatakan tidak ada kewajiban
mentaati yang ditimbulkan dari sebuah pertimbangan.
Kecuali itu memang pada setiap hasil dari pertimbangan DPR tersebut
selalu diperhatiakan kemudian dilaksanakan oleh Presiden secara berulang-ulang
sehingga telah menjadi konvensi (kebiasaan) ketatanegaraan di Indonesia.
Menurut Ismail Suny, konvensi ketatanegaraan dapat diartikan sebagai perbuatan
ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga dapat diterima dan
ditaati dalam praktek ketatanegaraan suatu negara, walaupun perbuatan tersebut
bukan hukum. Sedangkan K.C. Wheare berpendapat bahwa konvensi merupakan suatu
praktek tertentu berjalan untuk jangka waktu yang lama bersifat persuasif,
kemudian diterima sebagai suatu hal yang wajib.[65]
Dengan demikian, suatu prektek ketataneraan yang berulang ualang dapat menjadi
suatu yang wajib dan kemudian ditaati oleh penyelenggara negara sebagai bentuk
perkembangan penyelenggaraan negara.
Namun demikian karena kewenangan DPR untuk memberikan pertimbangan telah
diatribusikan oleh konstitusi, dan hal itu bermakna sebagai implementasi dari
fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden. Kemudian pelaku perubahan konstitusi
kita telah melihat bahwa hak prerogratif Presiden dalam pengangkatan duta tampa
adanya kontrol dan pengawasan telah mengabaikan profesionalitas dan pentingnya
diplomasi pada suatu negara. Untuk itu maka sebaiknya Presiden tetap
memperhatikan pertimbangan DPR tersebut. Dalam hal lain yang perlu diperhatikan
Presiden mengenai resiko politik yang harus ditanggung, apabila misalnya calon
dubes yang oleh DPR disarankan tidak dingkat, tetapi dengan pertimbangannya
Presiden tetap mengangkat dubes tersebut. Hal ini seandainya di tengah-tengah
tugasnya dubes tersebut melakukan kesalahan, tindakan lain yang merugikan
bangsa dan negara atau telah gagal menjalankan amanat negara, maka Presiden
dapat dipertanyakan dalam hal itu, bahkan DPR bisa saja mengunakan salah satu
haknya, yaitu mengajukan hak iterpelasi Presiden misalnya.
Presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintah yang
sebenarnya lebih menentukan dalam hal pengangkatan duta besar, ini lebih
dikarenakan diplomasi merupakan wilayah eksekutif. Dan juga Presiden-lah dengan
Menteri Luar Negeri sebagi pembantu Presiden serta lewat Departemen Luar
Negeri-nya yang dianggap paling mengetahui dan mengerti tentang politik dan
hubungan luar negeri suatu bangsa. Akan tetapi diberbagi negara seperti Amerika
Serikat dalam hal pengangkatan dubes turut juga melibatkan peran parlemen. Bagi
setiap calon dubes yang akan ditempatkan terlebih dahulu dilakukan hearing
ataupun dengar pendapat dengan parlemen, walaupun peran parlemen sebatas
exchange of views tentang prioritas yang harus dijalankan dan diperhatikan oleh
setiap calon duta besar.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sebagaimana telah diketahui, perubahan UUD 1945 telah mengubah struktur Ketatanegaraan
secara mendasar. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi dan
Komisi Yudisial merupakan lembaga-lembaga baru yang telah diintrodusir dalam
perubahan tersebut. Sedangkan Dewan Pertimbangan Agung, Utusan Golongan, dan
peran Fraksi TNI/Polri adalah lembaga yang dianggap tidak relevan dengan
tuntutan jaman dan kebutuhan demokrasi sekarang ini, sehingga keberadaan
lembaga tersebut di hapus dari struktur ketatanegaraan Indonesia. Kekuasan
dalam negara-pun telah bergeser dari executive heavy kepada legislative heavy,
hal ini dapat diperhatiakan dari reduksi kekuasaan dalam ketentuan pasal-pasal
mengenai Presiden. Sebaliknya terjadi penguatan kekuasaan dalam ketentuan
pasal-pasal mengenai DPR. Dalam pembuatan Undang-Undang Presiden tidak lagi
memegang kekuasaan, melainkan sudah berpindah tangan kepada DPR. Presiden hanya
memiliki hak untuk mengajukan rancangan Undang-Undang saja.
Sedangkan perubahan yang nampak dan berdampak pada kekuasaan dan peran
DPR adalah dalam hal Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, telah
diberikan serangkaian hak kepada DPR yang diberikan oleh sejumlah Peraturan
Perundang-undangan diantaranya Tata Tertib DPR RI No.l6/DPR-RI/1999-2000,
Undang-Undang No. 4 Tahun 1999, serta hasil dari perubahan UUD 1945. Adapun hak
yang dimiliki oleh DPR yaitu; (i) hak meminta keterangan kepada Presiden
(interpelasi), (ii) hak mengajukan pernyataan pendapat, (iii) hak mengadakan
penyelidikan (angket), (iv) hak untuk menghadirkan seseorang untuk diminta
keterangan, (v) hak untuk memberikan pertimbangangan dalam pengangkatan Duta
Besar dan penerimaan Duta negara sahabat, (vi) hak untuk memberikan
pertimbangan amnesti dan abolisi, dan (vii) hak untuk menganjurkan seseorang
berdasarkan perintah Undang-Undang.
Pengawasan DPR juga terlihat dari berbagai kebijakan dan agenda-agenda
pemerintah yang terkait dengan peran dan fungsi DPR. Ada yang melalui
persetujuan, pertimbangan serta adapula yang pelaksanaannya dibuatkan
Undang-Undang terlebih dahulu yang tentunya melibatkan peran DPR. Perubahan UUD
1945 juga telah memberikan kewenangan kepada DPR untuk mejalankan fungsi
pengawasanya dengan tnembatasi beberapa hak prerogratif Presiden. Dimana pada
sebelumnya hak prerogratif Presiden ini tidak pernah melibatkan peran DPR, dan
sekarang harus melibatkan DPR, salah satu misalnya dapat dilihat dalam hal
pengangkatan Duta Besar Rl yang akan ditempatkan di negara sahabat.
Pada Pasal 13 ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan menyebutkan "Dalam
hal pengengkatan duta, Presiden memperha/ikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat". Dari ketentuan inilah yang menjadi dasar bagi DPR untuk berperan
dalam pengangkatan duta besar (dubes) berupa pemberian pertimbangan kepada
Presiden. Kemudian DPR lewat Pimpinan Dewan melimpahkan kewenangan tersebut
kepada Komisi I yang dalam hal ini membidangi hubungan luar negeri.
Sebagai mana tercantum pada Pasal 86 dan 171 Tatib DPR RI N0.16/DPR
RI/1999-2000, dan juga pada Pasal 35 Undang-Undang No. 4 Tahun 1999,
selanjutnya Komisi I memanggil calon duta untuk dilakukan clarification
hearing, dengar pendapat ataupun pembahasan bersama dengan melakukan Rapat
Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama setiap calon dubes yang diajukan oleh
Presiden. Setelah itu kemudian, Komisi I melakukan diskusi internal untuk
melakukan penilaian terhadap apa yang akan dijadikan pertimbanga yang diberikan
kepada Presiden.
Adapun kemudian untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden, Komisi I
membuat kreteria dan dasar pertimbangan yaitu; Pertama, memiliki kemampuan
diplomasi yang mencakup komunikasi, konseptual, dan kemampuan berargumentasi.
Kedua, memiliki kemempuan bahasa minimal bahasa Inggris dan/atau bahasa
setempat. Ketiga, memiliki latar pendidikan minimal strata satu (S1). Kempat,
memiliki kemampuan profesional dan menajerial. Kelima, tidak cacat moral dan
tidak ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. Keenam, memiliki integritas
dan loyalitas tinggi terhadap bangsa dan negara. Ketujuh, memiliki pengalaman
panjang terhadap profesi dalam bidangnya. Tetapi dari kreteria tersebut tidak bisa
dijadikan acuan bagi lulus atau tidaknya calon Dubes yang diajukan oleh
Presiden.
Untuk memberikan pertimbangan terhadap calon dubes sebagai mana tercantum
dalam Pasal 13 ayat (2) perubahan UUD 1945 adalah merupakan hak dari pada DPR.
Akan tetapi kewenangan DPR dalam memberikan pertimbangan apabila ditinjau
secara yuridis tidaklah mengikat, artinya bisa saja setelah memperhatikan
pertimbangan tersebut, kemudian Presiden membuat pertimbangan sendiri. DPR
hanya memberikan masukan sebaiknya seorang calon dubes bisa diangkat atau tidak
diangkat dengan aneka alasan dan argumentasi.
Namun demikian hendaknya Presiden tetap memperhatikan hasil
pertimbangan DPR tersebut. Hal ini dikarnakan kewenangan DPR yang telah
diatribusikan oleh konstitusi itu bermakna sebagai implementasi fungsi pengawasan
DPR terhadap Presiden (Pemerintah). Dan juga bertitik tolak dalam sejarah
pengangkatan duta besar pada masalalu dimana tidak adanya pengawasan dari DPR,
Presiden telah mengabaikan aspek kualitas, profesionalisme, dan kepentingan
diplomasi. Hal inipun sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Tap MPR
No. IV/MPR/1999 tentang GBHN mengenai Arah Kebijakan Hubungan Luar Negeri,
dimana perlunya peningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri serta
meningkaatkan kulitas diplomasi agar mampu melakukan diplomasi pro-aktif
disegala bidang agar membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, yang
pada ahirnya dapat mempercepat pemulihan krisis ekonomi dan Pembangunan
nasional.
pertimbangan DPR tersebut. Hal ini dikarnakan kewenangan DPR yang telah
diatribusikan oleh konstitusi itu bermakna sebagai implementasi fungsi pengawasan
DPR terhadap Presiden (Pemerintah). Dan juga bertitik tolak dalam sejarah
pengangkatan duta besar pada masalalu dimana tidak adanya pengawasan dari DPR,
Presiden telah mengabaikan aspek kualitas, profesionalisme, dan kepentingan
diplomasi. Hal inipun sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Tap MPR
No. IV/MPR/1999 tentang GBHN mengenai Arah Kebijakan Hubungan Luar Negeri,
dimana perlunya peningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri serta
meningkaatkan kulitas diplomasi agar mampu melakukan diplomasi pro-aktif
disegala bidang agar membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, yang
pada ahirnya dapat mempercepat pemulihan krisis ekonomi dan Pembangunan
nasional.
Di samping itu aspek politik yang akan ditangguang dan akan terus
menggangu keleluasan Presiden dalam menjalankan roda pemeritahan, apabila
misalnya dubes yang tidak disepakati DPR tersebut ditengah-tengah tugasnya
melakukan kesalahan yang dapat merugikan bangsa dan negara. Dengan hak-haknya lain
tentunya DPR dapat mempersoalkan hal tersebut.
Kerjasama antara dua lembaga DPR dergan Presiden dalam pengangkatan Duta
Besar RI merupakan amanat dari konstitusi. Presiden mengangkat duta dan konsul,
namun dalam hal pengangkatan duta, Presiden memperhatikan pertimbangan dari DPR
Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan pengangkatan dubes tidak lagi
sebagai tempat buangan politik, pensiunan pejabat, dan militer yang selanjutnya
menghilangkan pandangan terhadap istilah "di-dubes-kan". Dimasa
datang sosok Duta Besar RI adalah benar-benar orang yang memiliki kemampuan
untuk menjalankan tugas dan peranannya secara maksimal sebagai wakil bagsa di
negara lain untuk selanjutnya memajukan hubungan dan kerjasama antara kedua
negara.
B. Saran
Beberapa saran yang dapat diberikan dengan melihat uraian dari skripsi
ini
adalah: :
- DPR sebagai lembaga repersentasi rakyat dan merupakan komponen utama politik dan kekuasaan seharusnya ditempati oleh orang-orang yang memiliki integritas, tanggung jawab dan kehormatan yang baik sehingga benar-benar mampu mewakili, menyalurkan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat.
- Perubahan UUD 1945 telah meberikan kekuasaan yang
besar kepada DPR
terutama dalam fungsi pengawasannya. Dan juga kekuasaan yang dimiliki
DPR telah tercantum dalam UUD 1945 yang merupakan the suprime law of
the land. Artinya, apa yang dilakukan oleh DPR telah mempunyai legitimasi
konstitusional. Dengan demikian perlu adanya optimalisasi kinerja dari DPR
serta menjadikannya lebih berani dalam melaksanakan apa yang menjadi hak-
hak konstitusionalnya. - Kewenangan DPR sesuai dengan Pasal 13 ayat (2)
perubahan UUD 1945
dalam hal memberikan pertimbangan kepada Presiden pada pengangkatan
duta besar harus disabut dengan baik dan positif. Pada masa lalu
pengangkatan duta merupakan hak prerogratif Presiden yang tidak dapat
dikontrol dan diawasi sehingga aspek kualitas dan kepentingan diplomasi
sangat terabaikan. Dengan kententuan yang baru tersebut diupayakan dapat
terjalin kerjasama yang baik antara Presiden dan DPR dalam pengangkata
duta besar sehingga dapat meningkatkar. profesionalisme, kualitas, dan
netralitas kinerja dari Duta Besar RI. - Dari sudut pandang yuridis sebuah pertimbangan
tidaklah mengikat, tetapi ada
baiknya Presiden tetap memperhatikan setiap pertimbangan DPR. Hal ini
disebabakan adanya beberapa hal yang harus diperhatiakan Presiden yaitu mengenai resiko politik, pertimbangan sejarah, aspek kualitas, profesionalitas, dan pentingnya diplomasi dalam suatu negara, serta supaya hubungan antara DPR dengan Presiden tetap lerjalin dengan baik melalui mekanisme checks and balances, untuk mengawasi dan mengimbangi, saling menjaga serta mengoreksi
DAFTAR PUSTAKA
A. Hamid S. Attamimi, Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara - Suatu Studi Analisis Mengenai
Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I -
Pelita IV, Desertasi Doktor, Universitas Indonesia, 1990.
Bintan.R.Saragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia,
Gaya Media Pratama,Jakarta, 1988.
C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara,
1995. Cetakan Kedelapan.
Dahlan Thaib, Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, UUP AMP YKPN,
Yogyakarta, 1990
----------, Implementasi
Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945,
Liberti, Yogyakarta, 1993.
----------, Kedaulutan Rakyat,
Negara Hukum dan
Konstitusi, Liberty, Yogyakarta,
1999.
----------, DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Libertty,
Yogyakarta, 2000.
E.Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka
Tinta Emas, Jakarta, 1992.
Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru, Jakarta,
1977.
----------, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Jakarta, Aksara Baru, 1987.
Mariam Budiharjo, Dasar-Dasar ilmu politik, Gramedia pustaka utama,
Jakarta, 1993, Cetakan Kelimabelas.
Moh. Mafud MD., , Dasar dan Struktur Ketata Negaraan Indonesia, UII
Press, Yogyakarta, 1993.
Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap
Konstitusi Indonesia, PSH. FH. UII, Yogyakarta, 1999.
Ramdlion Naning, Aneka Asas Ilmu Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1982.
Sarjono Sukanto, Sosiologi Suatu Penghantar, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2000.
Sri Sumantri, Tentang Lembaga-Lembaga negara menurut UUD
1945, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
Suharizal, Reformasi Konstitusi
1998-2002 Pergulatan Konsep
dan Pemikiran Amandemen UUD 1945,
Sinar Repro, Jakarta, 2002.
Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti
Undang-Undang (Perpu), UMM Press, Malang, 2002.
Syaiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Tata Negara, Tarsito, Bandung, 1996.
B. Makalah, Artikel dan Koran.
Dahlan Tahib, "Telaah Kritis Nilai Substansi Amandemen
Konstitusi; Prespektif Masyarakat
Politik dan Hukum", Makalah,
disampaikan dalam seminar, Amandemen Konstitusi dalam setting
Indonesia Baru Menuju Reformasi Jilid 2, KM UGM, Yogyakarta, 29 Juni 2002.
Kamal Firdaus, " Catatan kamal Firdaus", Makalah, untuk
diskusi panel, Urgensi Undang-Undang Kepresidenan dalam Struktur ketatanegaraan
Republik Indonesia, FH-UII, 2001.
Jimliy Asshiddiqie, " Otonomi Daerah dan Peran Legislatif
Daerah", Makalah, Pada Lokakarya Tentang Peraturan Daerah dan Budget bagi
Anggota DPRD Se-Propinsi (Baru) Banten, Di Anyer, Banten, 20 Oktober 2000.
Hasjim Djalal, Artikel, DPR dan Calon Dubes RI, Harian Kompas, 24 Juni
2002
Salman Luthan, Artikel, Dialektika Hukum dan Kekuasaan, Jurnal Hukum.
NO. 14 Vol. 7 Agustus 2000.
Y. Hartono, Artikel, SI: Dari Supermasi Eksekutif ke Supermasi
Legislatif?, www. google. Com
Koran
Harian Kompas, 18 Juni 2002.
----------, 24 Juni 2002.
----------, 1 Juli 2002.
----------, 12 Agustus 2002.
----------, 23 September 2002.
C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang Undang Dasar 1945 (Pasca Amandemen)
Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
1999-2004.
Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,
dan DPRD.
Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Peraturan Tata Tertib DPR Republik Indonesia No. 16/DPR RI/1999-2000
Keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI Tanggal 23 Mei &
29 Agustus 2002, mengenai Penyempurnaan Mekanisme Pemberian Pertimbangan DPR RI
terhadap Pencalonan Duta Besar Negara-negara Sahabat untuk Republik Indonesia
dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara-negara Sahabat.
[1] Kompas, 18 Juni 2002
[2] Kompas, 23 September 2002
[3] Jimly Asshiddiqy
sebagaimana di kutip Sumali, Reduksi Kekusaan Eksekutif di Bidang Peraturan
Pengganti Undang-Undang (Perpu), UMM Press, Malang, 2002, hlm 48.
[4] Mariam Budiarjo,
Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993,cet.Kelimabelas,
hlm 35
[5] Max Waber sebagaimana
dikutip Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2000, hlm 296-297
[6] Mariam Budiarjo, op.cit.,
hlm 35-36.
[7] Dahlan Thaib, Implementasi
Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm 18
[9] Ibid., hlm.151,152,dan 153
[10] Moh. Mafud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, UII Press,
Yogyakarta, 1993, hlm.83
[11] E.Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta
Emas, Jakarta, 1982, hlm.20
[12] Sir Ivan Jening sebagaimana dikutip, dalam Bintan R Saragih, Lembaga
perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988,
hlm.14.
[13] Jimly Asshiddiqie,
“Otonomi Daerah dan Peran Legislatif Daerah”, Makalah pada Lokakarya Tentang
Peraturan Daerah dan Budget Anggota DPRD SePropinsi (Baru) Banten, Di Anyer,
Banten, 20 Oktober 2000, hlm.6
[14] S.L. Whitman sebagaimana
terdapat pada "Catatan Kamal Firdaus", Kamal firdaus, Makalah, untuk
Diskusi Panel, Urgensi Undang-Undang Kepresidenan dalam Struktur Ketatanegaraan
Republik Indonesia, FH-UII,2001. hlm 1
[15] Secara formal menurut
Konstitusi Amerika Serikat, Presiden di pilih oleh para pemilih (electros) yang
di dalam literatur di kenal dengan electoral college, yaitu badan pemilih yang
keanggotaannya di pilih langsung oleh rakyat di setiap negara bagian dengan
jumlah yang sama dengan jumlah utusan dari negara bagian yang bersangkutan
dalam keanggotaan senat dan lembaga perwakilan (House of Representative) di congress, untuk setiap
kali diadakan pemilihan Presiden. Fungsi electoral college tidak lebih sebagai
party dummies dan mereka hanya sebagai rubber stamps
[16] Padmo Wahyono sebagi mana di kutip Bintan R. Saragih, op.cit., hlm 56
[17] Ibid., hlm.65-66
[18] Lihat UUD 1945 Pasca
Amandemen
[19] Lihat Tat Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1999 - 2000
[20] Lihat UU No.4 Tahun 1999
Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD
[21] Salman Luthan, Artikel, Dialektika Hukum dan Kekuasaan, Jurnal Hukum.
NO. 14 Vol. 7. Agustus 2000, hlm 85-86
[22] Frans Magnis Suseno dalam Salman Luthan, Ibid, hlm 93
[23] Sumali, Op.Cit., hlm.17
[24] C.S.T. Kansil dalam Syaiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Tata Negara,
Tarsito, Bandung, 1996, hlm.57
[25] Dahlan Tahib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi, Liberty,
Yogyakarta, 1999, hlm 6
[26] Ibid
[27] Jimly Asshiddiqe dalam Dahlan Tahib, Ibid, hlm 7
[28] Salman Luthan, Op Cit, hlm 94-95
[29] Suharizal, Reformasi Konstitusi 1998-2002 Pergulatan Konsep dan
Pemikiran Amandemen UUD 1945, Sinar Repro, Jakarta, 2002, hlm 37
[30] Sumali, Op.Cit. hlm 15-16
[31] Dahlan Tahib, Op.Cit, hlm 7.
[32] Samuel Hutington dalam Sumali, Op Cit, hlm 16.
[33] Dahlan Tahib, Op.Cit.hlm 8.
[34] Robert Dahl dalam Dahlan Tahib, Ibid, hlm 10
[35] Sri Sumantri dalam Dahlan Tahib, Ibid.
[36] Sumali, Op.Cit., hlm 17
[37] Kompas, 1 Juli 2002
[38] Sri Sumantri dalam Dahlan Tahib, Op Cit, hlm 12-13
[39] Kompas, 12 Agustus 2002
[40] Ibid
[41] Ibid
[42] Mahfud. MD dalam Sumali,
Op Cit. hlm 45.
[43] Ibid, hlm 46.
[44] Ibid, hlm 48.
[45] Sri Sumantri. Tentang
Lembaga-Lembaga negara menurut UUD 1945, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm
27
[46] Ibid
[47] Ibid, hlm.27&29
[48] Kompas, Op Cit.
[49]Dahlan Tahib, “Telaah Kritis Nilai Substansi Amandemen
Konstitusi; Prespektif Masyarakat Politik dan Hukum, “Makalah, disampaikan
dalam seminar, Amandemen Konstitusi dalam setting Indonesia Baru Menuju
Reformasi Jilid 2, KM UGM, Yogyakarta, 29 Juni 2002, hlm 5.
[50] Lihat UUD 1945 setelah
perubahan
[51] Lihat Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1999-2000
[52] Lihat UU No. 4 Tahun 1999
Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD
[53] Dahlan Tahib. DPR dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Libertty, Yogyakarta, 2000, hlm 96
[54] Y. Hartono, Artikel, SI:
Dari Supermasi Eksekutif ke Supermasi Legislatif ?, www. google. com
[55] Dahlan Thaib Pancasila
Yuridis Ketatanegaraan, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 1990, hlm 79
[56] Lihat Ismail Suny,
Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru, Jakarta, 1977, hlm 199-200
[57] Y.Hartono, Op Cit
[58] Keputusan Rapat Badan
Musyawarah (Bamus) DPR RI Tanggal 23 Mei & 29 Agustus 2002, mengenai
Penyempurnaan Mekanisme Pemberian Pertimbangan DPR RI terhadap Pencalonan Duta
Besar Negara-negara Sahabat untuk Republik Indonesia dan Duta Besar Republik
Indonesia untuk Negara-negara Sahabat
[59] Kompas, 24 Juni 2002
[60] Lihat UU No.37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri
[61] Lihat Tap MPR No.
IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004
[62] Kranenburg dalam A. Hamid S. Attamimi, Peran
Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan
Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV Desertasi Doktor, Universitas Indonesia,
1990, hlm 166.
[63] Ismail Suny, Mekanisme
Demokrasi Pancasila, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hlm 27-28
[64] Satya Arinanto, DPR
Seharusnya Hanya Beri Pertimbangan, Kompas, 19 Juni 2002
[65] Ni'matul Huda, Hukum Tata
Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia, PSH. FH. UII,
Yogyakarta, 1999, hlm 180 & 182
0 komentar:
Post a Comment